JAKARTA,SNOL Persentase politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2014 makin meningkat. Demikian hasil survei Pendapat Masyarakat Indonesia Tentang Pemilu Legislatif 2014, yang dilaksanakan oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Lembaga survei ini menyebut 34 persen dari 2.009 responden di 33 provinsi di Indonesia menilai, tingkat politik uang lebih marak di pemilu 2014 dibandingkan pemilu 2009 lalu.

“Politik uang paling dikhawatirkan dalam pemilu di Indonesia. Hanya 10 persen yang mengatakan politik uang di Pemilu 2014 sedikit. Sedangkan 26 persen percaya politik uang 2014-2009 sama saja. Sedangkan 30 persen responden tidak miliki pendapat atas ini,” papar Direktur IFES, Rakesh Sharma saat memaparkan surveinya di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/6).

Menurut Rakesh, pada umumnya masyarakat enggan mengakui terlibat dalam politik uang. Baik yang menerima maupun membantu menyebarkan dana politik uang tersebut.

Sebanyak 29 persen responden, kata dia, menyebutkan banyak caleg yang tidak menggunakan politik uang melainkan dengan membantu pembangunan di sekitar tempat tinggal responden.

Di antaranya memperbaiki jalan, rumah ibadah, atau membayarkan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Dalam kasus-kasus tersebut, ungkapnya sebanyak 44 persen melaporkan mereka memilih caleg yang membayarkan perbaikan sarana masyarakat.

“Sering kali responden enggan mengaku mereka juga terlibat dengan kegiatan ini 15 persen dari responden menyebut pernah ditawati uang untuk ditukar dengan suara. 5 persen lainnya menyebut bahwa ada orang yang mereka kenal pernah ditawari uang,” tambah Rakesh.

Survei yang juga melibatkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini dilakukan pada pada tanggal 1-10 Juni 2014. Metodelogi yang digunakan dalam survei ini adalah metodelogi tatap muka dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2,3 persen. (flo/jpnn)