Guru Play Group Menjerit
TANGERANG,SNOL—Kementerian Pendidikan dan http://wordforgebooks.com/buy-viagra-soft-tabs Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan yang tidak menyenangkan bagi ribuan guru kelompok bermain (playgroup).
Tunjangan transportasi mereka yang semula Rp 1,5 juta per tahun dipotong separo menjadi Rp 750 ribu per tahun. Alasannya, alokasi anggaran Kemendikbud terbatas.
Pemangkasan tunjangan itu disampaikan Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2-TK) Ditjen PAUDNI Kemendikbud Nugaan Yulia Wardhani Siregar. Pejabat yang akrab disapa Dhani itu mengatakan, selama ini memang tidak berlaku ketentuan tunjangan transportasi guru playgroup harus Rp 1,5 juta per tahun.
“Jadi jika alokasi anggarannya besar, ya kami alokasikan uang tunjangan lebih. Tetapi jika sekarang anggarannya terbatas, alokasi uang tunjangan juga disesuaikan,” urainya di Jakarta kemarin. Dia menuturkan alokasi anggaran tunjangan transportasi guru-guru playgroup di APBN 2015 dipatok Rp 20 miliar. Angka ini lebih kecil dibandingkan alokasi tahun lalu. Dhani mengatakan, pemerintah tetap berupaya mempertahankan jumlah guru yang mendapatkan tunjangan itu. Dengan demikian, konsekuensinya adalah besaran yang diterima setiap guru dikurangi.
Kebijakan tersebut membuat guru play gorup di Tangerang merasa tercekik. Kepala Taman Kanak-kanak Pembina Kecamatan Pinang Kota Tangerang Uun mengatakan, kebijakan tersebut sangat tidak manusiawi.
Uun mengatakan saat ini penerima tunjangan transportasi di Kota Tangerang belum merata dan jumlahnya masih sedikit. Padahal, jumlah guru kelompok bermain sangat banyak dan profesional sesuai bidangnya. Dia menjelaskan untuk mendapatkan tunjangan tersebut tidak mudah. Syaratnya tidak cukup satu bahkan bisa lebih terdiri dari pendidikan terakhir Strata 1 PAUD, pengalaman mengajar minimal 7 tahun, Non-PNS, dan memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
Menurut Uun, kebijakan tersebut sangat tidak layak dengan persyaratannya yang cukup ketat. Apalagi, penghasilan guru kelompok bermain khususnya Non-PNS masih jauh dari kata layak.
“Kebijakan ini sangat tidak manusiawi dan bisa mencekik penghasilan guru kelompok bermain. Padahal selama ini sudah membantu mencerdaskan anak bangsa juga,” katanya. (widiawati/wan/sof/gatot/jpnn)