MUI: Stop Kampanye Hitam dan Politik Uang
JAKARTA,SNOL Maraknya kampanye hitam dan fitnah jelang pemilu presiden (pilpres) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pendapatnya.
Ketua Umum MUI Din Syamsuddin pun menggelar jumpa pers khusus menyikapi maraknya fitnah seiring dengan semakin dekatnya pilpres yang akan digelar di Bulan Ramadan.
Dalam jumpa pers bertajuk ‘Tausiyah Kebangsaan dan Tausiyah Ramadhan 1435 H’ di kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/6), Din melontarkan kecamannya terhadap segala bentuk kampanye hitam dan fitnah. “Kami mengecam black campaign. Fitnah yang mendiskreditkan orang lain yang merajalela dilakukan kedua belah pihak (dua pasang calon presiden, red),” katanya.
Menurutnya, kampanye hitam dan fitnah jelas mengurangi kualitas demokrasi. Selain itu, lanjutnya, kampanye hitam juga juga memicu konflik.
Karenanya Din meminta segala bentuk kampanye hitam segera dihentikan. “Kami minta dihentikan. Itu (kampanye hitam, red) mengurangi kualitas demokrasi dan menimbulkan pertentangan,” tandasnya seraya mengajak pemilih untuk bersikap rasional dan tidak mudah terbujuk propaganda.
Selain persoalan kampanye hitam, Din juga menyoroti potensi politik uang di pilpres nanti. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah itu menegaskan, politik uang sudah tergolong suap yang dilarang Allah.
“Politik uang itu adalah suap dan menyuap yang dilaknat Allah. Hindarilah politik uang atau politik hitam lainnya yang terjadi selama pemilu,” ucapnya.
Sebelumnya, calon presiden (capres) dari Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto justru menyarankan warga menerima saja andai ada politik uang. Sebab, Prabowo meyakini uang untuk serangan fajar itu sejatinya hak rakyat yang dicuri.
Prabowo dalam sejumlah kesempatan menyampaikan hal itu, termasuk saat menerima deklarasi dukungan dari Persatuan Rakyat Desa Nusantara dan Persatuan Rakyat Desa (PPDI) di Jakarta, belum lama ini. Yang terakhir Prabowo juga menyarankan hal sama saat kampanye terbuka di hadapan para pendukungnya di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (18/6) pekan lalu. (ara/jpnn)
