Pelayanan Berbelit-belit, Disdukcapil Didemo Massa
LEBAK,SNOL–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempar) Lebak, berunjukrasa di halaman kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Jalan Raya Nataatmadja Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (8/10). Mereka mengecam pegawai dinas tersebut yang terkesan lambat dan diskrimintatif (membeda-bedakan) terhadap warga yang akan membuat administrasi kependudukan.Pantauan di lokasi, massa aksi datang sekitar pukul 09.00 Wib. Mereka sebelumnya melakukan longmarch dari sekretariat mereka yang berjarak sekitar 3 kilometer ke titik aksi. Sementara, puluhan aparat dari Polsek Rangkasbitung dan Polres Lebak disiagakan di kantor Disdukcapil, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Kami minta penjelasan dari Kepala Disdukcapil Lebak karena banyak keluhan warga terkait pembuatan administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP),” kata Adang Hadiana, Korlap aksi, Kamis (8/10).
Bentuk diskriminasi para pegawai Disdukcapil bisa dilihat dari adanya warga miskin yang sulit untuk mendapatkan administrasi kependudukan saat mereka hendak membuatnya. Namun tidak begitu bagi warga yang kondisi ekonominya mapan. Mereka bisa kapanpun memperoleh administrasi kependudukan, yang terpenting bisa memberikan uang tips bagi para pegawai Disdukcapil.
“Salah satunya, jika pembuatan KTP tidak didampingi oleh aparat desa maka prosesnya akan lama. Tetapi jika sebaliknya, cukup mudah karena aparat desa tersebut diduga memberikan sejumlah uang kepada para pegawai Disdukcapil. Padahal, seyogyanya pembuatan administrasi kependudukan adalah gratis,” tambahnya.
Pengunjukrasa lainnya, Muhammad Arif, mengancam akan melaporkan persoalan pembuatan administrasi kependudukan yang diskrimintif dan berbelit-belit ini kepada Bupati Lebak. Jika kejadian ini dibiarkan berlarut-larut, pihaknya meminta agar orang nomor satu di Lebak segera mencopot jabatan Kepala Disdukcapil. “Sumber masalahnya adalah, pimpinan di Disdukcapil yang tidak bisa mengawasi anak buahnya yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga yang membuat asministrasi kependukan,” ujar Arif, tanpa menyebut nominal pungli yang dimaksud.
Selama satu jam berorasi, Sekretaris Disdukcapil Lebak Elsa, keluar dan menemui para pengunjukrasa. Namun para demonstran malah cuek dan membubarkan diri kembali ke sekretariatnya. Rupanya para aktivis Gempar tersebut ingin bertemu langsung dengan Kepala Disdukcapil Lebak.
Dihubungi melalui ponselnya, Kepala Disdukcapil Lebak Budi Sugianto membantah tuduhan para pendemo. Dia menegaskan, lambatnya pembuatan administrasi kependudukan dikarenakan pihaknya hanya memiliki empat mesin pencetak e-KTP, dengan rata-rata satu mesin bisa mengerjakan 100 e-KTP setiap harinya.
Sementara, jumlah wajib KTP di Lebak hingga saat ini yakni sebanyak 924.000 dari sekitar 1,2 juta jiwa jumlah penduduk. “Jadi wajar saja, jika penanganannya sangat lambat,” papar Budi.
Budi mengakui, idealnya Disdukcapil memiliki 15 buah mesin agar pelayanan kepada warga menjadi lebih maksimal. “Soal adanya dugaan para pegawai Disdukcapil yang meminta sejumlah uang pelicin, saya tegaskan disini, informasi itu tidak benar, dan mengada-ada. Kalau ada, buktikan dan laporkan saja kepada aparat yang berwajib,” tantang Budi. (ahmadi/mardiana/jarkasih)