Dinas Bermasalah Mudah Dilacak

SERANG,SNOL– Para pejabat di lingkup Pemkab Serang, sepertinya harus bekerja lebih hati-hati dan teliti. Apalagi kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) nya kini diawasi ketat dengan menggunakan sistem pengendali indikator kinerja RPJMD Berbasis Balance Scorecard (BBS). Hal itu dilakukan, agar dinas yang bermasalah segera ditindaklanjuti oleh kepala daerah.

Wakil Bupati Serang Tatu Chasanah mengatakan, dengan dibuatnya sistem penilaian kinerja atau BBS, maka kinerja pada dinas akan mudah terpantau secara otomatis oleh kepala daerah. BBS tersebut bisa memantau langsung kinerja mulai dari Kepala Dinas, Kepala Bagian, sampai dengan Kepala Seksi. “Disana (Dinas-red) dikasih warna, misalnya di dinas ini punya masalah ini, maka akan muncul warna merah. Jadi, kepala daerah tahu,”  kata Tatu, Rabu (10/6).

Adapun mekanismenya, yakni melalui konsultan dengan cara proses lelang. Artinya, masing-masing dinas berhadapan langsung dengan mereka (Konsultan,red) untuk menentukan strategi terkait ukuran kinerja yang ada di SKPD.

Pada dasarnya, pemerintah pusat sudah menugasakan Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa kinerja itu harus terukur, namun diakuinya jika kinerjanya saat ini belum maksimal. Oleh karenanya, sistem BBS yang diterapkan tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pemerintah Pusat. “Kami merasa masih banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas, masih banyak pekerjaan rumah,” ujarnya.

Seorang konsultan dari PT Mitra Energi Solusi Indonesia, Yohanes Abdullah memaparkan, sistem pengendali indikator kinerja BBS di dalam pemerintahan banyak memiliki instrumen, seperti pengukuran kinerja, namun dalam hal ini yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan yang ditargetkan. “Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Antara lain, ekonomi, sosial, kesehatan, kemerdekaan, kedermawanan dan tingkat korupsi. Ini salah satu alat ukur, negara itu bahagia atau tidak,” imbuhnya. (sidik/mardiana/jarkasih)