SERANG,SNOL— Dari ribuan Sekolah SMP, SMA dan SMK di Provinsi Banten, hingga saat ini baru ada 21 sekolah yang siap melaksanakan Ujian Nasional (UN) berbasis Computer Based Test (CBT) atau Ujian Nasional (UN) berbasis online.

Ke-21 sekolah itu tersebar di 8 kabupaten/kota di Banten.

Sekedar diketahui, UN tingkat SLTA serempak dilaksanakan pada 13 – 15 April 2015, sementara UN tingkat SLTP dilakukan pada 4 – 7 Mei 2015.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, UN berbasis online semata-mata untuk menekan tingginya kecurangan dan http://securitybastion.com/drug-generic-levitra kekeliruan dalam pelaksanaan UN, seperti bocornya naskah soal, naskah soal tertukar, dan lain-lain. UN berbasis online ini memang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), namun harus disesuaikan juga dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

“Di Banten ini sebagian besar sekolahnya belum memiliki peralatan komputer yang memadai,” kata Engkos, Rabu (11/3).

Dengan masih banyaknya sekolah di Banten yang tak melakukan UN dengan sistem online, Dindik Banten memastikan akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk memastikan tidak ada praktek kecurangan di lapangan. “Pendistribusian soal akan dipantau aparat kepolisian,” ujar Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Banten ini.

Saat disinggung nama 21 sekolah yang siap melaksanakan UN secara online, Engkos mengaku tidak hafal.  “Datanya memang ada,” ujarnya, seraya mengakui sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) UN untuk kali ini tidak dijadikan sebagai standar kelulusan.

Ketua Komisi V DPRD Banten Eri Suheri meminta Dindik Banten selain mempersiapkan pelaksanaan UN, juga fokus meningkatkan kualitas pendidikan di www.thelitigator.ca Banten dengan cara berani mengganggarkan dana sebesar 20 persen dari APBD Banten sekitar Rp7,6 trilun sesuai dengan amanah UU Sisdiknas.

“Itu penting dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu guru, menyediakan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Selama ini kan APBD Banten untuk pendidikan tidak 20 persen. Kita juga sepakat UN bukan standar kelulusan, karena yang mengetahui kecerdasan siswa adalah para gurunya di sekolah. Kita juga tentu akan mengawasi pelaksanaan UN di Banten,” jelas Eri. (ahmadi/mardiana/jarkasih)