SERANG,SNOL— Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Rano Karno mengakui bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) Pemprov Banten masih lemah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Karenanya, wajar jika BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada LHP APBD tahun 2013.

“Harus diakui, masalah utama di Pemprov Banten adalah lemahnya SDM, khususnya di sektor keuangan. Sudah tiga belas tahun Banten berpisah dari Jawa Barat, tapi permasalahan aset masih berlarut-larut. Untuk itu, harus ada usaha yang lebih serius untuk mengatasi hal itu,” tegas Rano.

Rano berencana merekrut sejumlah pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperbaiki tata kelola yang saat ini memprihatinkan. Rencana ini terungkap berdasarkan hasil koordinasi Rano dan Sekda Banten Muhadi ke BPKP di Jakarta, Senin (30/6). Dalam press release yang diterima, kedatangan Rano dan Muhadi ditemui langsung Kepala BPKP Mardiasmo.

“Inilah yang membuat kami semakin semangat untuk benar-benar menciptakan clean government. Tidak hanya meminta saran dan masukan kepada BPKP, kita juga meminta BPKP untuk meminjamkan beberapa personil yang nantinya akan ditempatkan di beberapa titik strategis guna membantu memperbaiki pengelolaan administrasi anggaran,” kata Rano dalam rilis tersebut.

Sejumlah pegawai itu nantinya bakal menjadi guide di Pemprov Banten bagaimana menyusun tata kelola keuangan pada APBD yang lebih baik.

Sementara itu, dalam situs www.bpkp.go.id, Kepala BPKP Mardiasmo menyambut baik niat Pemprov Banten tersebut. Mardiasmo mengaku senang dan siap memberikan bantuan yang dibutuhkan demi pengelolaan keuangan pembangunan daerah yang lebih baik. “Ya ini jadi tantanggan bagi kami. Jadi kita betul-betul ingin kawal dari hulu ke hilirnya.” Janjinya.

Mardiasmo menyarankan kepada Rano agar turut mengikutsertakan DPRD setiap dilaksanakan Tunas Integritas oleh pemerintah Banten dan untuk setiap pengadaan barang jasa yang nilainya besar dari perencanaan hingga pelaporan agar dilaksanakan probity audit untuk preventifnya.

“Tantangan di Banten ini tidak berbeda dengan daerah lainnya yaitu apakah komitmen pimpinan dengan BPKP sudah ada dan siap untuk membenahi kompetensi SDM dan masalah aset, itu dulu yang saya tanyakan kepada Pak Rano,” ujar Mardiasmo.

Mengenai pegawainya yang dipekerjakan ke Pemprov Banten, Maridiasmo menanggapi jika itu merupakan suatu tantangan membenahi sekaligus menghadapi penerapan full accrual basis dari sebelumnya cash toward accrual untuk penyusunan laporan keuangan pemerintahan di 2015.

Selain bantuan di atas, Mardiasmo meminta agar kompetensi SDM Pemprov Banten ditingkatkan dan bisa ikut program State Accountability Revitalization (STAR) yang penganggarannya berasal dari Bantuan Luar Negeri yang ada di BPKP untuk disekolahkan meraih S1 dan S2. (mg11/jarkasih)