JAKARTA Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) diminta mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan sebagai respon akan bekerjanya Panitia Kerja (Panja) Outsourcing DPR.

“Saya dapat laporan, PT Kratau Steel (KS) akan menghentingkan kontrak kerja dengan buruh outsourcing guna menghindari panggilan Panja Outsourcing DPR,” anggota Komisi IX DPR Arif Minardi saat Raker Komisi IX DPR dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, dipimpin Ribka Tjiptaning, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (21/5).

Selain PTKS lanjutnya, sejumlah perusahaan besar lainnya juga sedang menyiapkan formulasi PHK dengan alasan yang sama, yakni tidak mau nantinya dipanggil Panja DPR.

“Kalau ini terjadi, pasti akan menambah masalah baru lagi. Karena itu kami minta Menakertrans mengantisipasi secepat mungkin,” harap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Mestinya kalau perusahaan itu merasa akan terbebani nantinya dengan Panja Outsourcing DPR lakukan saja evaluasi terhadap tenaga outsourcing tapi konteksnya untuk diangkat jadi karyawan tetap, imbuh Arif.

“Jangan malah membersihkan perusahaan dari outsourcing karena takut dipanggil DPR,” tegas Arif Minardi.(fas/jpnn)