Proyek Rp 795 Miliar di Pemprov Banten Mandek
SERANG,SNOL Memasuki semester kedua pelaksanan APBD Banten 2016, hampir 50 persen kegiatan tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari mandeknya ratusan paket kegiatan senilai Rp 795, 998 miliar.
Sampai saat ini, kegiatan tersebut belum diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk diproses lelang elektronik melalui LPSE. Data yang dihimpun Minggu (14/8) berdasarkan rencana umum pengadaan (RUP) Pemprov pada tahun 2016, sampai Juli 2016 terdapat sebanyak 777 paket atau Rp1,544 triliun.
Kegiatan yang sudah selesai proses di ULP baru 366 paket atau senilai Rp 534, 413 miliar dan masih proses Rp 211,319 miliar atau 95 paket. Sementara yang belum diusulkan sebanyak 316 paket atau sebesar Rp795, 998 miliar.
Paket-paket yang belum diusulkan pada umumnya menyebar di 38 SKPD di antaranya Dindik dari rencana lelang sampai Juli sebanyak 160 paket senilai Rp 219,923 miliar yang telah diusulkan hanyak 53 atau Rp81,558 miliar sisanya sebanyak 57 paket belum disampaikan ke ULP.
Rencana lelang di Distamben 24 paket atau sebesar Rp 15,878 miliar yang sudah diusulkan hanya 12 paket senilai Rp 2,540 miliar, sisanya 12 paket lagi belum diproses. Distanak dari rencana lelang 26 paket senilai Rp 24,397 miliar yang sudah diusulkan 15 paket senilai Rp15,532 miliar dan sisanya 11 paket belum diproses sama sekali.
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dari rencana lelang sampai akhir Juli sebanyak 180 paket atau Rp 321,361 miliar yang baru diusulkan 150 paket senilai Rp 277,318 miliar, sedangkan 30 paket sisanya belum diajukan. Disnakertrans dari rencana 21 paket atau Rp 59,11 miliar yang sudah diusulkan ke ULP baru 4 paket senilai Rp14, 861 miliar, sisanya 17 paktet masih belum diajukan.
RSUD Banten dari rencana paket 29 senilai Rp 61,056 miliar yang sudah diusulkan 16 paket atau Rp 50,576 miliar, sedangkan sisanya 13 paket masih mengendap, Satpol PP dari usulan 6 paket atau Rp1,921 miliar yang sudah disampaikan di ULP baru 2 paket atau Rp512,050 juta, sedangkan empat paket belum diproses.
Sekretariat DPRD rencana lelang 13 paket sebesar Rp 10,905 miliar yang baru diusulkan 5 paket atau Rp 4,106 miliar sisanya 8 paket masih belum diproses dan diajukan ke ULP. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu rencana lelang 10 paket atau Rp 3,922 miliar yang baru diusulkan empat paket atau Rp2,816 miliar, sisanya 6 paket belum.
Biro Perlengkapan dan Aset dari rencana lelang 21 paket atau Rp 13,614 miliar yang sudah diusulkan ke ULP sebanyak 8 paket atau Rp 4,32 miliar, sisanya 13 paket belum. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dari rencana lelang 117 paket atau Rp675,093 miliar yang sudah diusulkan 98 paket atau Rp208, 149 miliar, sisanya sebanyak 20 paket belum, dan Dinas Kesehatan dari rencana 18 paket atau Rp27,801 miliar yang baru diusulkan 4 paket atau Rp 17.464 miliar, sisanya 14 paket belum diproses ke ULP.
Kepala Biro Ekbang Banten, Mahdani mengungkapkan ada berbagai kendala yang dihadapi SKPD, sehingga masih banyak paket yang belum dimasukkan ke ULP. Padahal sebelumnya sudah direncanakan. “Kendalanya masih seputar teknis, seperti penentuan harga perkiraan sendiri (HPS),” ungkapnya.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina menyesalkan, ratusan paket yang masih mengendap di SKPD.
“Perencanaannya saya pikir yang harus dievaluasi oleh pejabat, padahal kita tahu kalau pembahasan anggaran itu selesai November 2015. Jadi ini harus dibenahi oleh seluruh SKPD,” ucapnya. (rus/aep/bnn/satelitnews)