Pembebasan Jalan Provinsi di Pamulang, Pemprov Banten Terkendala Anggaran

SERPONG, SNOL Provinsi Banten melalui Dinas Bina Marga Provinsi Banten kesulitan dalam pembebasan lahan pembangunan Jalan Siliwangi, Pamulang. Tidak hanya kendala anggaran untuk pembebasan lahan, mereka juga mengalami kendala dengan dibebankannya klaim warga terkait aset fasos fasum yang akan dibongkar, seperti di gerbang perumahan Vila Dago.

Walikota Airin Rachmi Diany mengakui berdasarkan hasil rapat evaluasi dengan Provinsi Banten terkait pembangunan jalan Siliwangi, diketahui terdapat sejumlah kendala, salah satunya kekurangan alokasi anggaran.

Seperti diketahui, untuk membangun jalan selebar empat lajur mulai Pertigaan Parakan sampai Bundaran Pamulang, dianggarkan Rp 60 miliar lebih. Pembangunan jalan yang digarap PT Brantas Abipraya ini ditarget kelar akhir tahun ini. “Kami lakukan evaluasi dan ingin mengetahui sejauh mana progres dan kendala dalam pembangunannya,” ungkap Airin, pekan lalu.

Dikatakan Airin, dari ruas tersebut diketahui juga terdapat kendala pembebasan lahan di beberapa titik, diantaranya Gapura Vila Dago, depan Dealer Suzuki dan Ogie Plaza yang menurut warga lahan tersebut adalah aset miliknya, sementara dari data Pemkot lahan tersebut termasuk fasos dan fasum.

“Masih ada debat table soal aset di titik itu. Di data kami termasuk fasos fasum. Jadi tidak mungkin dibayar. Ini mesti diselesaikan Pemkot dari bagian aset,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga menawarkan bantuan kepada Provinsi Banten dalam pembangunan jalan lainnya, salah satunya ruas jalan Padjajaran depan Situ Sasak Tinggi. Diketahui proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan pekerjaannya karena terkendala anggaran pembebasan lahan yang hanya Rp 16 miliar.

“Apapun masalahnya kami bantu, untuk duduk bareng bersamasama. Seperti apa data yang dipegang Provinsi serahkan kepada kami, dan kami akan dilakukan asesment di lapangan agar nantinya ditemukan solusi,” ujar Airin.

Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Banten Hadi Suryadi mengaku pihaknya membutuhkan biaya yang besar untuk membebaskan lahan penyelesaian pekerjaan jalan Siliwangi. Dari total 10 kilometer yang akan dituntaskan pembangunan jalan, sampai tahun ini baru sepanjang 3 kilometer yang dikerjakan, atau dari perti-gaan Parakan sampai Bundaran Pamulang.

“Biaya pembebasannya cukup besar mencapai Rp 1 triliun. Jalan Siliwangi 10 km, baru 3 km yang dibebaskan. Kami tidak bisa maksimal, tetapi secara eksisting akan ditangani sepanjang itu,” ujarnya.

Pihaknya akan mencoba mengusulkan yang sisanya dengan berbagai mekanisme, seperti menggunakan bantuan keuangan untuk mekanisme pembebasan lahannya.

“Kalau perlu pakai jalur bantuan keuangan. Nanti Pemkot yang bebaskan, anggaran dari provinsi dibantu dari bantuan gubernur atau bantuan keuangan. Terkait Jalan Padjajaran kami upayakan mengusulkan di tahun 2017 dengan mekanisme yang serupa,” tandasnya.(catur/dm/satelitnews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.