Petahana Berpotensi Membajak APBD untuk Pilkada
SERANG,SNOL Petahana (incumbent) adalah pihak yang paling berpotensi membajak APBD untuk kepentingan pencalonan pada ajang Pilkada. Pos anggaran hibah, bantuan sosial dan infrastruktur menjadi pos yang paling mudah untuk dibajak.
Demikian disampaikan Usep Hasan Sadikin, penggiat Perludem, pada seminar komunikasi politik bertajuk “Potensi Pembajakan APBD oleh Kandidat pada Pilgub Banten 2017” Selasa (12/4), di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten. Seminar digelar oleh Prodi Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untirta.
“Hasil kajian kami terhadap Pilkada Serentak 2015, ditemukan adanya sejumlah pelanggaran oleh petahana. Contohnya, anggaran Pilkada jauh lebih tinggi ketimbang yang diajukan KPU, intervensi kepentingan terhadap penyelenggara serta adanya keterlibatan birokrasi,” kata Usep, kemarin.
Pembicara lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten Pramono U Tantowi menjelaskan, potensi petahana membajak APBD sangat besar. Terlebih para anggota legislatif yang notabene isinya petinggi parpol, juga turut menikmati sejumlah proyek dari APBD. Jadi, petahana dan parpol saling menikmati aliran APBD dalam bentuk program dan proyek, utamanya setahun jelang pilkada.
“Dalam UU Pilkada memang ada sanksi administratif berupa pembatalan pencalonan bagi petahana yang memanfaatkan APBD, namun melihat gelagat ke depan, sepertinya potensi itu tetap ada,” katanya.
Ia menjelaskan, seorang kandidat membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk bisa menjadi calon kepala daerah. “Mereka harus mengeluarkan dana untuk pencalonan, biaya kampanye, iklan di media massa, biaya saksi, hingga mengurus sengketa hukum di MK. Besarnya kebutuhan itu mendesak kandidat untuk mencari sumber keuangan. Salah satunya ya lewat APBD itu. Apalagi regulasi soal dana kampanye dari perorangan dan perusahaan sekarang jauh lebih rigid,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Tb Ence Fahrurozi, Kabid Pengendalian Program Pembangunan Bappeda Banten, mengakui potensi pembajakan APBD itu ada menjelang Pilgub Banten 2017.
“Pertanyaannya sekarang apa yang sudah dilakukan Pemprov Banten untuk menekan potensi itu. Perlu diketahui bahwa APBD Banten tahun ini difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan. Kita sudah menyusun tematik pembangunan dengan kabupaten/kota sehingga tidak bertabrakan. Pokokpokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari reses juga harus masuk di Musrenbang. Jadi tdk ada aspirasi ujugujug di tengah tahun anggaran berjalan,” kata Ence.
Mulai tahun ini, Pemprov Banten diberi akses koordinasi langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal penyusunan dan penggunaan APBD.
“Jadi mudah-mudahan dengan keterlibatan KPK dari proses perencanaan di TAPD dan Badan Anggaran ini, bisi meminimalisasi potensi pembajakan APBD oleh petahana. Kami mohon pengawalan dari teman-teman mahasiswa,” kata Ence.
Hadir dalam acara seminar, beberapa perwakilan KPU kabupaten/kota, petinggi parpol, tokoh masyarakat, serta unsur pers.(ahmadi/mardiana/jarkasih/satelitnews)