Kades Ancam Demo RSUD Berkah
PANDEGLANG,SNOL– Aksi mogok kerja yang dilakukan ratusan pegawai RSUD Berkah Pandeglang, Kamis (12/11) lalu, berbuntut panjang. Hal itu ternyata berdampak terhadap pelayanan yang tidak maksimal terhadap pasien. Salah satunya yaitu pasien warga Desa Girijaya Kecamatan Saketi. Penderita kelenjar hidung itu gagal dioperasi dan ditelantarkan oleh pihak rumah sakit milik Pemkab Pandeglang tersebut.Atas insiden itu, Kepala Desa (Kades) Girijaya Kecamatan Saketi, Tedi Setiadi mengancam akan berunjuk rasa dan menuntut Bupati Pandeglang untuk segera mengganti Dirut RSUD Berkah Asmani Renayanti. Tuntutan itu sebagai bentuk kekesalan warga atas dampak yang diderita oleh warganya.
“Waktu ada demo karyawan RSUD, pelayanan di rumah sakit carut-marut. Apalagi, warga saya yang tidak bisa disebutkan namanya, ketika hendak manjalani namun batal karena para pegawai RSUD-nya demo. Bahkan pasien tersebut ditelantarkan. Bukan hanya satu kali, kedua kalinya datang sama masih ditelantarkan juga,” kata Tedi, Minggu (15/11).
Hal itu jelas membuktikan ketidakbecusan pemimpin RSUD mengelola manajemen pelayanan yang baik. Warganya hanya bagian kecil dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya warga Desa Girijaya saja, akan tetapi banyak juga warga lainya yang mendapatkan perlakuan demikian.
“Saya akan mengajak seluruh masyarakat Desa Girijaya untuk mendemo RSUD, jika pelayanannya masih carut marut dan pimpinannya masih yang sekarang,” ujarnya.
Tedi menambahkan, Bupati harus cerdik dan tanggap mengevaluasi kinerja Dirut dan manajemen RSUD. Jangan sampai, dengan banyaknya persoalan seperti itu malah masih dipertahankan. Pergantian itu diperlukan, bukan berarti untuk kepentingan para pegawai yang unjukrasa saja akan tetapi untuk kepentingan masyarakat Pandeglang secara keseluruhan yang sudah berkali-kali tidak mendapatkan pelayanan maksimal dari pihak RSUD.
Pengamat Sosial Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Said A Riyan mengungkapkan, persoalan RSUD Pandeglang sejak dulu tak pernah tuntas. Hal itu bermuara kepada lantai 2 RSUD yaitu pihak manajemen yang buruk. “Manajemen yang kurang baik, tak lepas dari SDM, pelayanan, sarana dan prasarana, keamanan dan lainnya. Kalau mau tuntas, seluruh pejabat dan staf manajemen RSUD direlokasi keluar rumah sakit dan diganti pejabat dan staf yang professional,” ungkap Said.
Sudah sepatutnya, tambah Said, Bupati harus turun tangan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) perbaikan RSUD. Satgas diberi kewenangan penuh mengevaluasi berbagai aspek dan Satgas juga harus terdiri dari berbagai unsur, seperti birokrat dan professional.
“Kalau Bupati tidak mengambil langkah dan sikap tegas, maka RSUD akan selalu begitu-begitu saja. Demi perbaikan Pandeglang, maka perlu ketegasan Bupati,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Pandeglang, Duriat DH menilai, dari dulu pengelolaan manajemen RSUD acak-acakan. Bahkan, waktu ia masih menjabat di komisi I DPRD periode 2009 – 2014, pernah mengajukan pembenahan manajemen RSUD, akan tetapi dengan adanya isiden kekisruhan antara pegawai dan pimpinan, membuktikan belum ada perubahan. “Saya minta ketegasan Bupati untuk segera mengganti Dirut RSUD, karena dinilai tidak bisa mengemban amanah yang baik. Buktinya, para pegawai sampai melakukan unjuk rasa, karena manajemennya buruk,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Asda I yang juga anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pandeglang, Utuy Setiadi mengatakan, dirinya sudah mengecek ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), uang jasa umum untuk para pegawai RSUD sudah dicairkan dan tinggal dibagikan saja oleh pihak manajemen. “Saya sudah mengecek. Anggaran jasa umum itu sudah dicairkan, dan sudah bisa dibagikan kepada para pegawai,” ungkap Utuy.
Sekretaris DKPA Pandeglang, Mahmud Ali membenarkan, pihaknya sudah mencairkan anggaran untuk jasa umum sebesar Rp2,8 miliar pada pukul 11.00 Wib. Kalau jumlah peruntukan berapanya para pegawai, dirinya tidak mengetahui pasti karena hal itu bukan kewenangannya melainkan kewenangan pihak RSUD. (nipal/mardiana/jarkasih)