Miliaran Dana Pemeliharaan Jalan Diduga Menguap
SERANG,SNOL Dana miliaran rupiah untuk pemeliharaan jalan provinsi di UPT Balai Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan yang berkantor di Kabupaten Pandeglang Pandeglang, diduga tidak sepenuhnya terserap.
Dari sekian banyak jalan provinsi di wilayah itu yang diperbaiki, ternyata masih terdapat ruas yang belum dibenahi dan bahkan ada juga yang mangkrak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana rutin pemeliharaan jalan provinsi di wilayah Pandeglang setiap tahun dianggarkan sekitar Rp10 miliar. Dana itu untuk perbaikan 10 ruas jalan milik provinsi. Di antaranya Jalan Raya Cipacung-Majasari, Jalan Raya Mengger-Caringin, Jalan Raya Ahmad Yani Labuan, Jalan Raya Saketi-Malingping, Jalan Raya Panimbang-Munjul, Jalan Raya Tanjung Lesung-Sumur, Jalan Raya Cibaliung-Cikeusik, Jalan Raya Cikeusik-Munjul dan Jalan Raya Cibaliung-Sumur.
“Dana itu memang sudah cair, tapi kok tidak dipergunakan untuk perbaikan jalan,” kata salah seorang pegawai di UPT Kantor Balai Perbaikan Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan yang namanya enggan dikorankan, Rabu (11/11).
Dana pemeliharaan jalan setiap tahunnya memang cukup besar namun tidak sebanding dengan kualitas jalan. Buktinya, setelah beberapa bulan jalan itu diperbaiki akan kembali rusak. “Ini saya rasa pemborosan APBD,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung agar hal-hal yang tidak diingginkan tak terjadi. “Kendalanya memang warga tak memiliki akses langsung untuk mengetahui berapa jumlah anggaran untuk perbaikan jalan. Padahal itu merupakan informasi publik, warga juga wajib tahu, karena itu adalah uang mereka,” ujarnya.
Saat disinggung apakah uang untuk perbaikan jalan tersebut digunakan oleh oknum para pegawai di UPT Kantor Balai Perbaikan Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan, ia enggan mengomentari lebih jauh. “Pimpinan tentu akan tahu persoalan ini. Buktinya kan sekarang Pemprov membuka lelang jabatan untuk Kepala DBMTR Banten,” ujarnya.
Saat dimintai komentar terkait persoalan tersebut, Gubernur Banten Rano Karno tidak meminta wartawan untuk konfirmasi langsung ke Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten. “Silahkan tanya DBMTR saja,” pinta Rano.
Saat disinggung, apakah lelang jabatan Kepala DBMTR yang dibuka erat kaitannya dengan kinerja kepala dinasnya yang selama ini kurang maksimal, Rano pun membantahnya. Ia berdalih, lelang jabatan itu karena kebutuhan organisasi. “Semata-mata untuk penyegaran. Pak Widodo Hadi (Kepala DBMTR Banten,red) saya rasa sudah maksimal bekerja,” ujar Rano.
Akan ditempatkan di pos mana Widodo Hadi, jika nama peserta lelang jabatan telah ada, Rano juga enggan mengomentari. “Nanti lah,” ujar Rano sambil meninggalkan wartawan.
Kepala DBMTR Banten Widodo Hadi, hingga Rabu (11/11) malam, belum bisa dimintai keterangan. Berkali-kali ponselnya dihubungi selalu dalam keadaan tidak aktif. Widodo juga tak membalas layanan pesan singkat yang dikirimkan wartawan. Saat didatangi ke kantornya, Widodo juga tak ada di tempat. “Maaf Bapak (Widodo Hadi,red) sedang tugas di luar kantor,” ujar salah seorang staf di DBMTR Banten yang namanya enggan dikorankan. (ahmadi/mardiana/jarkasih)