8 Fraksi Soroti Pos Belanja Pegawai

PANDEGLANG,SNOL–Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2016, yang disampaikan Bupati Pandeglang beberapa waktu lalu, menuai banyak kritikan dari DPRD. Hampir semua fraksi di lembaga legislatif ini meminta penjabaran dan penjelasan terkait beberapa poin yang dimuat dalam Nota Usul RAPBD.Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mempertanyakan kenapa proyeksi pendapatan RAPBD TA 2016 Rp1,823 triliun, lebih kecil dari pendapatan APBD TA 2015 sebelum perubahan Rp1.902 triliun, dan Perubahan APBD TA 2015 Rp2.066 triliun. Selain itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) RAPBD 2016 menurun Rp131,9 miliar yang sebelumnya di APBD 2015 mencapai Rp144,8 miliar. “Proyeksi dari sektor pajak dan retribusi ikut turun. Kalau target pajak menurun dari tahun sebelumnya, bagaimana mau memasukan potensi piutang pajak yang belum tertagih di tahun sebelumnya, seperti PBB?” kata Aminudin, juru bicara F-PKB saat menyampaikan pemandangan fraksinya di rapat paripurna DPRD, Senin (9/11).

Pihaknya juga meminta penjelasan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak tercatat dalam nota usul keuangan sebagai rincian jenis dana perimbangan. Apakah ada sistematika baru dalam penyusunan APBD? Juga meminta penyampaian di depan umum terkait rincian penerima dana hibah dan bansos, baik untuk lembaga maupun perorangan. “Kami menilai, dengan kenaikan belanja pegawai sebesar Rp85 miliar, merupakan paling besar sepanjang 5 tahun terakhir kepemimpinan pak Bupati dan Wakil Bupati. Dengan bobot pekerjaan yang kecil, F-PKB mencurigai APBD dibelokkan untuk kepentingan tertentu,” tambahnya.

Fraksi Partai Gerindra, yang disampaikan oleh Hani Supendi menyampaikan bahwa RAPBD 2016 harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang lebih mengutamakan keluaran dari program dan atau kegiatan yang akan atau telah dicapai. “Kami mendorong agar Pemkab memanfaatkan secara optimal atas semua pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital, dan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi Partai Golkar, menyoroti soal 9 program prioritas pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama dalam menjalankannya. Uus Usamah sebagai juru bicara F-PG menekankan, apa program kedepan untuk pengentasan kemiskinan? Kualitas infrastruktur yang sampai saat ini banyak yang belum tersentuh. Pihaknya juga menyoroti Pos Belanja Langsung sebesar Rp480 miliar lebih, sedangkan Pos Belanja Modalnya hanya Rp149 miliar lebih. Hal itu, dianggap tidak sesuai dengan amanat Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi. “Dalam Perpres itu diamanahkan, untuk kegiatan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 29 persen dari APBD,” imbuhnya.

          Beberapa Fraksi lainnya seperti, FPDIP, FDemokrat, FPPP, FPKS, dan FNasDem. Juga menyoroti beberapa hal diatas. Sementara, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengaku siap menjelaskan dan memberikan jawaban atas semua pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD tersebut. (mardiana/jarkasih)