Bawaslu Ingatkan Incumbent Jangan Muncul di Website Resmi

SERPONG,SNOL—Bawaslu Provinsi Banten ingatkan calon Petahana untuk tidak muncul di situs resmi pemkot setempat. Aturan tersebut terhitung 1 Oktober ini. Keduanya dilarang muncul dalam bentuk gam­bar ataupun pemberitaan. Aturan itu merujuk pada Undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 71 ayat 3. Bunyinya, petahana dilarang meng­gunakan program untuk kegiatan pemilihan, minimal enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir.“Artinya, (Portal Resmi Pem­kot Tangsel) hanya memuat SKPD saja. Ya petahana harus menjaga sikaplah, supaya tidak menimbul­kan problematika,” kata Ketua Di­visi Sumberdaya Manusia Bawaslu Banten Solihin, Kamis (1/10).

Tak hanya itu, Panitia pengawas pemilihan kepala daerah (Panwas­kada) juga meminta pemerintah kota melaporkan segala kegiatan­nya pada Panwaskada, agar dapat terpantau dan meminimalisir ke­mungkinan adanya kampanye terselubung. “Sekarang ini SKPD Tangsel, setiap kegiatan sudah melakukan koordinasi. Seperti kegiatan Dishub beberapa waktu lalu, termasuk kegiatan lainnya. Mobil puskesmas sudah tidak ada logo atau foto petahana lagi,” kata Komisioner Panwaskada, Ahmad Jazuli saat ditemui di Kantornya, Kencana Loka BSD, Kecamatan Serpong, (1/10).

Panwaskada, kata Jazuli, tidak bisa menghalangi program pemerintah kota yang berjalan. Hanya saja, dalam masa Pilkada ini, Pan­waskada menganjurkan kegiatan pemerintahan khususnya yang melibatkan massa agar diambil alih oleh Sekretaris Daerah ataupun pelaksana tugasnya.

“Berhati-hati dalam sebuah ke­giatan pemerintah, apalagi yang mengundang massa. Jadi kegiatan pemerintahan yang mengundang massa, biarkan Sekda atau Plt-nya saja,” terangnya.

Tidak hanya itu saja, selama satu bulan masa kampanye ini, Jazuli mengaku sudah ada 38 laporan yang masuk ke pihaknya. Masing-masing tiga pasangan calon yang bertarung dalam pilkada ini, ter­catat sebagai terlapor.

“Semua pasangan calon tercatat sebagai terlapor, laporan ini masuk dari kelompok. Dan juga ada dari masyarakat langsung yang melihat adanya dugaan pelanggaran di la­pangan,” ujarnya.

Lanjutnya, ada sifat laporan yang juga tidak perlu proses pemang­gilan atau klarifikasi si terlapor. Seperti pemasangan atribut politik yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Komisi Pe­milihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye.

“Kalau ini tidak perlu minta klari­fikasi, langsung kami ambil sikap mencopoti atribut politik pasangan calon yang tidak sesuai. Dan ini ada juga yang masuk ke dalam laporan ke Panwas. Jadi kami langsung mengambil langkah tegas dengan men­copot atribut politik itu,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, Panwas­kada Tangsel saat ini terus bekerja keras memproses semua laporan yang masuk, dan memutuskan se­tiap laporan sesuai dengan aturan yang ada. “Semua akan terus kita proses, dan kami akan bertindak sesuai dengan aturan yang ada ter­kait penindakan pelanggaran yang masuk,” pungkasnya. (pramita)