Mahasiswa Tolak Integrasi Multiguna ke BPJS
TANGERANG,SNOL—Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Forum aksi mahasiswa (FAM) Tangerang menggelar aksi di depan kawasan pendidikan Cikokol, Jumat (4/9). Massa menuntut Pemkot Tangerang membatalkan rencana integrasi Kartu Multiguna ke BPJS kesehatan, dikarenakan hanya memberatkan masyarakat miskin. “Seharusnya Pemkot Tangerang menganggarkan jaminan kesehatan untuk warga miskin, jangan semuanya diintegrasikan ke BPJS kesehatan,” ujar Kordinator aksi FAM Tangerang, Septian kepada Satelit News, di sela-sela aksi.
Selain itu, pihaknya juga menuntut Pemkot untuk memperbaiki pelayanan kesehatan gratis untuk rakyat. Pasalnya selama ini sering bermulan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang lamban karena menggunakan fasilitas kesehatan gratis.
“Kami meminta Pemkot untuk tidak membedakan pelayanan antara pasien yang gratis dan yang membayar melalui jalur umum. Kami melihat pelayanan yang dilakukan belum maksimal, dengan banyak laporan dan keluhan yang terjadi terutama di Rumah sakit pemerintah,” tegas Septian.
Menurut Septian, pelayanan kesehatan gratis di Kota Tangerang saat ini masih dilayani di rumah sakit tertentu saja. Kedepannya, ia meminta Pemkot Tangerang untuk memperluas pelayanan kesehatan gratis di seluruh rumah sakit, baik yang besar maupun yang terkecil sekalipun.
“Kami menuntut Pemkot memperhatikan hal ini. Terutama perluasan pelayanan kesehatan, tidak hanya di beberapa rumah sakit saja. Kami minta dikerjasamakan kepada seluruh rumah sakit,” ungkapnya.
Selain melakukan orasinya sejak pukul 15.00, massa FAM juga sempat menutup jalan selama 10 menit. kemudian dilanjutkan dengan membagikan selebaran pernyataan sikap kepada pengguna jalan disertai aksi teatrikal.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bappeda Kota Tangerang Said Endrawiyanto mengatakan, bahwa jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin sifatnya untuk diintegrasikan, bukan dihapuskan jaminan kesehatannya. Saat ini masih dalam proses pengkajian terkait data dan mekanisme yang akan diberikan kepada masyarakat miskin.
“Masih dikaji terkait integrasi. Pada dasarnya kami tetap memberikan fasilitas kesehatan kepada masyarakat miskin. Hanya caranya saja yang mengalami perubahan,” pungkasnya. (catur/aditya)