Kurdi Dipecat, Rano Didesak Mundur

PANDEGLANG,SNOL– Reaksi atas diberhentikannya Kurdi Matin dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Banten semakin meluas. Sedikitnya 70 orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat dan Pemuda Pandeglang Untuk Banten (FMP2UB), menggelar aksi mimbar bebas, sebagai wahana mengecam tindakan kesewenang-wenangan pemimpin di Banten. Dalam aksinya, mereka memutar testimoni Sekda Banten Kurdi Matin, atas sikap serta pernyataan Gubernur Banten Rano Karno, di Alun-alun Pandeglang, Selasa (1/9). Massa juga mendesak Rano Karno, agar mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

Sebagian masa aksi membentangkan poster yang bertuliskan “Pandeglang tak akui Rano sebagai Gubernur Banten, Rano sama sekali bukan pemimpin, Rano tak tau aturan, Doel harus sekolah lagi, si Doel anak ingusan, no Rano, say no to Rano, ingat sekarang bukan jaman kerajaan Doel, dan Doel kewenangan bukan untuk kesewenang-wenangan”.

Menurut Koordinator FMP2UB Zaenal Abidin, perlu dipertanyakan kepada Gubernur Banten kenapa maksud baik tidak berguna, dan tidak bisa berlaga. Pihaknya menilai, sejak menjadi Gubernur Banten definitif Rano bersikap arogan. Seakan kinerja Kurdi Matin sebagai Sekda Banten selama ini tak ada apa-apanya.

“Tuan gubernur pasti berkata, keputusannya ada maksud baik. Maksud baik untuk siapa? Tuan gubernur menjawab, ada yang jaya, terhina, terluka, bersenjata, duduk, di duduki, berlimpah dan terkuras. Kami disini bertanya, maksud baik tuan gubernur untuk siapa? Tuan gubernur berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik dilakukan tetapi tuan gubernur melabrak aturan, dan menunjukkan kepongahan di tanah jawara ini,” teriak Zaenal, dalam orasi testimoninya.

Melihat kepongahan penguasa yang sewenang-wenang menjalar tanpa ada batasnya dan mendengar dengung kerisauan tanda kecewa, tentunya masyarakat Banten tidak buta. Sementara masyarakat Banten sedang membutuhkan peningkatan ekonomi dan stabilitas daerah yang sedang morat marit.

PHK dimana-mana, tingkat pengangguran terus meningkat, serta persoalan ekonomi dan sosial yang hingga saat ini masih mengancam. “Lantas, maksud baik tuan gubernur itu untuk siapa?” teriak Zenal lagi.

Orator lainya, koordinator Peka Publik Law Bambang Ferdiansyah mengatakan, dirinya melihat ketidakadilan, kepalsuan ditutupi, kebenaran disingkirkan dan kejujuran dibungkam oleh Gubernur Banten. Atas sikapnya itu, dirinya menutut gubernur agar segera hengkang di tanah jawara karena sudah tidak pantas untuk memimpin.

“Patut disadari oleh semua pihak, sikap Gubernur Banten tidak menujukkan sosok pemimpin yang baik karena pemimpin yang baik bukan mengumbar pemecatan Sekda di berbagai media masa tapi bicaralah dengan baik diinternal yang berlandaskan yuridis, jangan asal ceplas-ceplos. Negara ini negara hukum bung, bukan negara ceplas-ceplos,” ujar Bambang.

Sementara itu, mantan anggota DPRD Pandeglang periode 2009-2014, Ilma Fatwa yang turut hadir menyampaikan orasinya. Dalam kesempatannya ia mengatakan, jika masih dipimpin oleh Rano Karno, Banten hanya punya tujuh Kabupaten/Kota saja karena Pandeglang tidak mengakui keberadaannya. Jika memang benar surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) turun, pihaknya akan membawa ribuan masa ke Pendopo Gubernur Banten.

“Untuk pergantian Sekda, kami akan menurunkan Rano dari jabatan Gubernurnya. Penguasa bukan berarti bisa berkuasa, kedaulatan akan tetap ada di tangan rakyat. Kami akan duduki gedung Mendagri, jika benar surat pemecatan Kurdi diturunkan,” ancamnya. (mg29/mardiana/jarkasih)