2.430 Buruh Kota Tangerang Dirumahkan
TANGERANG,SNOL—Sebanyak 1.850 buruh pabrik garmen serta 580 buruh pabrik logam dan elektronik di Kota Tangerang sudah dirumahkan. Para tenaga kerja itu menjadi korban menurunnya kemampuan perusahaan melakukan produksi akibat melemahnya kondisi perekonomian Indonesia.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Abduh Surahman mengungkapkan hingga Selasa (1/9), pihaknya menerima laporan atas kebijakan merumahkan sebanyak 1.850 buruh industri garmen dan 580 buruh industri logam dan elektronik. “Yang kami pantau hingga saat ini sejumlah itu. Jadi jumlahnya memang cukup besar. Lebih dari 2.000 orang,”ungkapnya kemarin.
Selain perumahan buruh, sejumlah perusahaan juga melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah produksi barang dan jam kerja. Efisiensi dilakukan karena kondisi perusahaan tidak bisa optimal. Hingga saat ini, Dinas Ketenagakerjaan belum melakukan pendampingan kepada para buruh yang dirumahkan. Sebab, pada prinsipnya, perusahaan tempat mereka bekerja belum tutup dan belum ada keputusan pemutusan hubungan kerja.
Dia menyarankan sebelum perusahaan melakukan PHK, lebih baik menjalankan dua opsi dari pemerintah. Opsi pertama adalah pengurangan produksi barang dan pengurangan jam kerja buruh. Opsi kedua, merumahkan buruh dengan mengurangi beberapa tunjangan selain tunjangan pokok.
Abduh menambahkan untuk mengatasi lesunya industri, Pemkot Tangerang melakukan beberapa kebijakan. Salah satunya dengan mulai membuka kerja sama perdagangan dengan Singapura. Melalui kerja sama itu, produk dari Kota Tangerang akan dipasarkan di Singapura dan negara-negara ASEAN lain.
“Kita dorong dulu perusahaan agar bisa bertahan. Kita pantau bagaimana proses produksi dan perkembangan perusahaan ke depannya. Yang pasti, PHK merupakan pilihan terakhir bagi perusahaan,” terang Abduh.
Di lain pihak, Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Tangerang, Riden Hatam Aziz, membenarkan terdapat sebanyak 580 buruh asal Kota Tangerang telah resmi dirumahkan. Mereka adalah buruh yang bekerja di industri logam dan elektronik.
“Data yang resmi kami terima ada 580 buruh dirumahkan. Mereka adalah anggota SPMI,” ujar Riden. Kebijakan merumahkan, lanjutnya, disebabkan ketidakstabilan kondisi keuangan perusahaan yang terimbas merosotnya nilai tukar rupiah. Terlebih, bahan baku industri mereka mayoritas diimpor dari luar negeri.
Riden menuturkan, sistem perumahan dilaksanakan berdasarkan pengurangan satu shift. Pekerja yang shiftnya dihapuskan dirumahkan secara bergantian selama sepekan. Dengan demikian, pekerja hanya mendapatkan tunjangan pokok selama program perumahan. Mereka tidak menerima tunjangan transportasi dan tunjangan makan.
Sementara itu, ribuan buruh dari Tangerang mengikuti aksi unjukrasa besar-besaran d Jakarta, kemarin. Para buruh melakukan aksi jalan kaki dari bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Negara. Mereka mengajukan tuntutan berupa turunkan harga sembako dan BBM; menolak PHK akibat depresiasi rupiah dan perlambatan ekonomi; tolak pekerja asing; perbaikan pelayanan BPJS kesehatan; naikkan upah minimum 2016; angkat pekerja kontrak jadi karyawan tetap; revisi PP Jaminan Pensiun; bubarkan pengadilan hubungan industri; pidanakan pimpinan perusahaan yang melanggar K3 serta sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga.
Di lain pihak, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bukan waktu yang tepat bagi buruh menuntut kenaikan upah di tengah sulitnya situasi ekonomi nasional. Ia meminta pengertian elemen buruh untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ekonomi.
“Dalam keadaan begini kan jangankan kenaikan upah, sekarang kan bisa orang terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja) malah kalau begini. Jangan dalam kondisi begini, jangan bicara kenaikan upah, itu belum waktunya juga,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (1/9).
Kalla menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen buruh di sejumlah daerah. Melalui aksi tersebut, para buruh menuntut sejumlah hal, termasuk kenaikan upah 22 persen. Meskipun begitu, Kalla memahami hak buruh untuk menggelar aksi unjukrasa. Ia hanya mengingatkan agar para buruh turut meningkatkan produktivitas demi mendorong perbaikan ekonomi.
“Mari kita selesaikan bersama-sama, bahwa kerja efisien, harus kita tingkatkan produktivitas, pada akhirnya kita menghemat. Hanya itu yang bisa kita selesaikan,” ujar Kalla.
Seusai berunjuk rasa sore ini, perwakilan elemen buruh diterima untuk berdialog bersama lembaga kementerian yang berkaitan dengan penanganan buruh dan tenaga kerja. Pertemuan para buruh dengan unsur pemerintah berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta tadi.
Hadir dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (catur/gatot)