Pelantikan Pilkades Pasir Ditunda

TIGARAKSA,SNOL—Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kabupaten Tangerang akan menunda pelantikan hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pasir Kecamatan Kronjo. Hal itu disampaikan dihadapan ratusan warga desa tersebut saat berunjukrasa di depan kantor BPMPPD, Selasa (7/7).

            Pantauan Satelit News, massa membawa spanduk bertuliskan tuntutan penghitungan ulang hasil Pilkades Pasir Kecamatan Kronjo, mengembalikan ke peraturan bupati (Perbup) Nomor 79 tahun 2014 dan perundang-undangan yang berlaku, dan minta dipertemukan dengan kepala BPMPPD Banteng Indarto.

            Kordinator aksi Taufid, dalam orasinya meminta agar tuntutan massa dikabulkan pemerintah yakni tentang penghitungan ulang hasil Pilkades Pasir yang telah dilaksanakan pada 14 Juni lalu. Ia mengangkap ada kesalahan dalam penghitungan suara yang dianggap tidak sah.

            “Ada 652 suara tidak sah yang semestinya dalam Perbup sah. Namun panitia pemungutan suara (KPPS) menyatakan tidak sah. Panitia sudah mengakui kesalahan dalam melakukan sosialisasi, sehingga dengan alasan itulah kemudian panitia mengembalikan peraturan kepada Perbup Nomor 79 tahun 2014,”ujar Taufid disela-sela aksi.

            Sejumlah anggota kepolisian Polres Kota Tangerang dan Satpol PP tampak berjaga-jaga di lokasi unjukrasa. Tak lama, perwakilan massa aksi damai tersebut diterima pihak BPMPPD untuk dialog mengenai tuntutan warga.

            Sekretaris BPMPPD Aziz Gunawan di depan pengunjuk rasa mengatakan, setelah musyawarah bersama BPMPPD nantinya akan ada perwakilan yang bertemu bupati pada hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. “Untuk pelantikan ditunda hingga ada keputusan yang jelas,”ucapnya di depan warga.

            Sementara itu Kepala Sub Bidang Kelembagaan Desa BPMPPD Muhamad Yusuf Fachroji mengatakan, pihaknya masih mengkaji dengan bagian hukum apakah akan dilakukan penghitungan ulang atau tidak terhadap hasil Pilkades Pasir, sehingga tidak ada lagi keberatan dari salah satu calon.

            “Semuanya masih dikaji bidang hukum, mediasi difasilitasi bupati, ditunggu saja perkembangan selanjutnya,”pungkasnya. (mg32/aditya)