Rano Akui Aset Belum Tertata
SERANG,SNOL– Penataan atau sensus barang dan aset Pemprov Banten yang tak kunjung tuntas hingga detik ini, dikarenakan kurang serius dan minimnya pemahaman aparatur pemerintah di Satuan Kerja. Akibatnya dari Rp9,8 triliun, yang sudah tercatat dengan rapih baru Rp 1 triliun.
Plt Gubernur Banten, Rano Karno mengatakan, sensus barang dan aset yang lamban di Pemprov karena kurang maksimalnya kinerja pegawai dan jumlahnya yang tidak mencukupi. Dengan demikian, butuh peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dulu disebabkan kurangnya pemahaman dan keseriusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang pentingnya pelaksanaan sensus. Namun Alhamdulilah, pada akhirnya sensus tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik,” kata Rano.
Pada tahun 2014 lalu, Pemprov Banten telah melakukan sensus barang milik daerah untuk dua jenis aset, yaitu peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya. Namun sensus tersebut belum berjalan optimal. “Pelaksanaan sensus barang ini, merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti temuan BPK RI atas laporan keuangan Provinsi Banten tahun 2014, serta meningkatkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah,” tambahnya.
Adapun sensus barang dan asset yang baru selesai Rp 1 triliun, pihaknya meminta kepada SKPD bekerja lebih keras lagi. Seluruh SKPD harus lebih optimal dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut. Para Kepala SKPD juga agar senantiasa mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi pengurus serta penyimpan barang.
Wakil Ketua DPRD Banten, Nureani, menyayangkan alasan Rano yang seakan-akan semrautnya aset di Banten dikarenakan kinerja aparatur dan kekurangan pegawai. “Kalau saya perhatikan, ada beberapa hal yang harus dibenahi. Bukan hanya SDM dan minimnya kemampuan pegawai. Saya lebih menyoroti peranan BKD dan Baperjakat yang seolah tidak secara utuh dalam penyelenggaran pemerintahan,” pungkasnya.
Politisi Partai Demokrat ini meminta kepada Pemprov untuk memaksimalkan aparatur yang ada dan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan pegawai dapat sesuai dengan beban kerja. “Bagaimana menempatkan sumber daya aparatur sesuai dengan job discriptionnya, sesuai dengan latar bekang pendidikan dan kehalian. Saya melihat masih ada penempatan pegawai tidak sesuai sebagaimana mestinya. Banyak pegawai kalau tidak memiliki kompetesni
buat apa, yang penting kualitas bukan kuantitasnya,” ujarnya lagi.
Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Banten lainnya, Muflikhah. Menurut politisi PPP ini, persoalan aset yang telah mengganjal terhadap opini BPK, harus segera dituntaskan dan diperbaiki sehingga tidak lagi buruk ditahun berikutnya. “Opini disclamer, merupakan satu bentuk suka tidak suka, mau tidak mau opini harus diterima. Ada rencana aksi tahun 2015, mudah-mudahan WDP, kalau WTP agak sulit. Tapi, seyogyanya aset yang belum tercatat dengan baik, jangan disalahkan kepada aparatur tapi dicarikan benang kusutnya,” imbuhnya. (metty/mardiana/jarkasih)