Pemprov Dituding Kurang Peduli Pendidikan

SERANG,SNOL—Persoalan pendidikan di Provinsi Banten menyisakan persoalan baru, terutama perhatian pemerintah daerah pada pelajar berprestasi maupun siswa kurang mampu. Hal ini dikeluhkan pemerhati kebijakan publik, Leo Agustino. Ia menilai sejak Rano Karno mengendalikan kebijakan pemerintahan di Banten, pendidikan tidak lagi menjadi prioritas.

Padahal sektor pendidikan berperan penting dalam memajukan daerah. “Dalam skala nasional saja UU Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 20 persen APBN/APBD dialokasikan untuk pendidikan, di Banten masih jauh dari harapan,” tutur akademisi Untirta ini, Selasa (23/6).

Leo berharap, Pemprov mestinya memahami persoalan pendidikan di Banten. Kebijakan politik anggaran Pemprov tidak mencerminkan sikap pemimpin visioner yang ingin merubah tatanan kehidupan sosial di Provinsi Banten. “Kalau melihat potensi, SDM di Banten ini bisa dibentuk. Kita lihat orang-orang di Lebak-Pandeglang sana, semangat belajarnya tinggi. Hanya saja terkadang masih mengalami kendala ekonomi. Seharusnya daerah bisa menjamin persoalan ini dengan memberikan bantuan-bantuan pendidikan,” ungkap Leo.

Sementara, Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana Provinsi Banten, Eman Suyaman menilai kebijakan Pemprov Banten tidak pro rakyat, membiarkan para pemuda di Banten putus pendidikan. Eman menuding kepemimpinan Banten saat ini tidak lebih baik dari Ratu Atut Chosiyah. “Kami kontradiktif dengan politik dinasti yang dibangun Ratu Atut, tetapi kami lebih kontradiktif dengan pemimpin yang tidak peduli pendidikan,” tegas Eman.

Ia menambahkan bahwa di era kepemimpinan Ratu Atut, putera-puteri Banten selalu diberi beasiswa pendidikan untuk memotivasi semangat belajarnya. Tetapi sejak Banten dipimpin Rano Karno, hal itu tidak pernah lagi diberikan. “Banten ini perlu pemerataan pendidikan. Pemprov jangan hanya membuat program populis saja, coba lihat pendidikan kita terpuruk,” terang Eman. (metty/mardiana/jarkasih)