Hampir Semua Dewan keluhkan Infrastruktur

PANDEGLANG,SNOL– Dari tahun ke tahun, persoalan infrastruktur jalan, jembatand an bangunan di Pandeglang seolah tak ada beres-beresnya. Begitu juga dengan masalah pendidikan, pertanian, kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan, hampir setiap Reses, anggota DPRD menyampaikan kerusakan fasilitas umum itu.

Seperti dalam Sidang Paripurna tentang laporan hasil reses anggota DPRD, di ruang paripurna setempat, Kamis (11/6). Diketahui, dari 50 anggota dewan di VI Daerah Pemilihan (Dapil), dalam laporannya menyatakan bahwa 90 persen infrastruktur butuh perhatian khusus, Baik yang mengalami kerusakan sedang, rusak berat maupun rusak ringan.

Anggota DPRD dari Dapil IV, Muhlas mengatakan, masyarakat di wilayah Dapil IV sangat mendambakan perbaikan infrastruktur itu. Bukan hanya perbaikan jalan, tapi juga sarana kesehatan yang minim, sarana pendidikan juga butuh sentuhan dan persolan dasar lainnya.

“Masyarakat menginginkan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, karena masih banyak daerah selatan yang belum tersentuh pembangunan. Pemkab harus memprioritaskan pembagunan di daerah yang belum tersetuh. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan tumpang tindih (sudah di bagun, dibagun lagi), dan terkesan jalan di tempat,” kata Muhlas, Kamis (11/6).

Anggota dewan lainnya, Hadi Mawardi mengatakan, Pemkab harus segera melakukan perbaikan. Dirinya mengaku, banyak sekali menerima keluhan dari masyarakat soal pembangunan yang tidak berkualitas dan banyak sekali yang mesti di perbaiki. Bukan hanya itu, masyarakat di Dapilnya juga menginginkan ada sarana kesehatan jenis Puskesmas dengan rawat inap.

“Hasil reses yang kami lakukan, menjadi bahan evaluasi untuk Bupati dan jajarannya kedepan. Itu semua murni aspirasi dari masyarakat yang mesti kami sampaikan dan dilaksanakan oleh eksekutif,” ujarnya.

Sejumlah anggota dewan lainnya juga menyampaikan dan melaporkan hal yang sama. Dengan demikian, kedepan Pemkab diminta melakukan perubahan secara terstruktur dan massif dalam rangka perbaikan kinerja, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur itu.

Sementara itu, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi menjelaskan, hasil reses yang disampaikan para wakil rakyat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan. Dia menyadari masih banyak kekurangan selama menjabat Bupati periode 2009 – 2014. Dia berdalih APBD Pandeglang masih sangat minim untuk mengcover semua kebutuhan masyarakat di 35 kecamatan se-Pandeglang, dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita dari sektor agraria, bukan menjadi jaminan. Insya Allah tahun 2016 nanti, Pandeglang dapat tambahan di luar Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat sebesar RP. 100 Miliar. Jadi, kedepannya Bupati yang baru bisa mengaplikasikan harapan masyarakat dengan baik,” imbuhnya. (mg29/mardiana/jarkasih)