Woww…, Jumlah Warga Miskin Bertambah Tiga Juta

SERANG,SNOL– Dana sebesar puluhan bahkan ratusan miliar rupiah yang setiap tahunnya digelontorkan dari APBD, seolah tak mampu menghapus persoalan kemiskinan di wilayah Banten. Buktinya, jumlah warga miskin di Banten tahun 2015 bertambah.

Dari sebelumnya sekitar 629 ribu Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau 2,8 juta jiwa, menjadi 992 ribu KSM, atau  bertambah sekitar 363 ribu. Sedangkan, jumlah jiwanya sekitar 3 juta jiwa.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banten Nandy S Mulya mengatakan, pertambahan penduduk miskin tersebut berdasarkan pendataan ulang yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten tahun 2015 ini. Penataan ulang dilakukan karena data warga miskin di Banten selama ini tidak valid dan akurat.

“Kita selama ini menggunakan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011, dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang diketuai oleh Wakil Presiden. Sementara, data tahun 2011 tersebut sudah tidak akurat, sehingga perlu kiranya ditata ulang,” kata Nandy, Minggu (24/5).

Data warga miskin yang didapat dari BPS Banten tersebut kemudian akan dimutakhirkan melalui verifikasi dan validasi oleh Dinsos Banten pada tahun 2016 mendatang. Pemutakhiran ini ditujukan untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun Pemprov Banten.

“Memang data kemiskinan di setiap daerah, setiap tahunnya selalu pluktuatif (berubah-ubah,red),” tambah Nandy, seraya mengakui jumlah warga miskin di Banten tertinggi ada di Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Tangerang.

Disinggung upaya yang dilakukan oleh Pemprov untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut, Nandy mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI, agar mengeluarkan bantuan ke Banten.

“Alhamdulilah, ke Banten Kemensos mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2008, hingga saat ini dengan sasaran KSM sebanyak 88 ribu. Untuk tahun ini juga PKH ekspansi ke Kabupaten dan Kota Tangerang. Sedangkan, KSM yang tidak tercover oleh PKH tersebut, Pemprov Banten  mengeluarkan program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAmsosratu) sejak tahun 2012 lalu, dengan jumlah sebanyak 59 ribu KSM. Tahun 2016 mendatang, akan ditambah menjadi 5 ribu KSM. Sehingga tahun depan, jika ditotal KSM yang tercover bantuan yakni 88 ribu (PKH) ditambah 64 ribu (Jamsosratu), sehingga menjadi 152 ribu KSM,” jelasnya.

Pemkab/Pemkot di Banten juga memiliki kewajiban untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya masing-masing. Apalagi, Pemkab maupun Pemkot mengetahui persis kondisi warganya seperti apa.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yoyon Sujana menyatakan, persoalan kemiskinan disetiap daerah selalu menjadi masalah yang sangat pelik. Oleh karena itu, butuh program ‘keroyokan’ dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Banten.

“Selain itu, peran penyuluh dan aparat desa yang notabenenya bersentuhan langsung dengan KSM, memiliki peran yang sangat penting untuk merubah mindset (pola pikir,red) para KSM. Agar KSM tersebut bisa berubah sedikit demi sedikit, dari status miskin menjadi sejahtera,” imbuhnya. (ahmadi/mardiana/jarkasih)