Pencairan Alokasi Dana Desa Rp135 Miliar Molor

TIGARAKSA,SNOL—Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini molor. Sejatinya dana desa dengan total Rp135 miliar tersebut direncanakan cair pada bulan April lalu sebesar 40 persen. Namun anggaran tersebut tak kunjung dicairkan karena proses pemberkasan belum tuntas.

“Alokasi dana desa rencananya keluar pada bulan April lalu, tapi meleset karena masih menunggu proses pemberkasan hingga kini,” ungkap Kasubid Keuangan dan Aset Desa Badan Pembedayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintah Desa (BPMPPD), Cucu Abdurrosyied kepada Satelit News, kemarin.

            Cucu menambahkan, pihaknya akan mencairkan ADD jika proses pemberkasan sudah selesai. Menurutnya, pencairan dana tersebut sesuai dengan undang-undang dibagi dalam tiga tahap yakni pada April 40 persen, Agustus 40 persen, dan sisanya Oktober 20 persen.

            “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa dikeluarkan. Besarannya itu bervariasi yakni diliat dari besaran wilayah, besaran kemiskinan dan letak geografisnya,” jelasnya.

            Lanjut Cucu, jumlah total alokasi dana desa yang dikeluarkan sebanyak Rp135 miliar. Dana tersebut bersumber pada empat item yakni dana desa, alokasi dana desa, hasil pajak, dan hasil retribusi desa. Menurutnya, yang paling penting adalah pembangunan desa, pemberdayaan masyarakatnya. Serta penghasilan tetap (Siltap) perangkat desanya harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

            “Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa. Paling besar itu Desa Rawarengas Kecamatan Kosambi Rp1,3 miliar, besarnya itu karena pemasukan retribusinya dari bandara. Sedangkan paling kecil Rp478 juta yaitu Desa Ancol Pasir Kecamatan Jambe, karena memang desanya juga terbelakang,” paparnya.

            Kabid Pemerintahan Desa BPMPPD Imam Hidayat menambahkan, setiap desa umumnya memiliki banyak potensi sumber daya yang baik jika mampu mengelolanya dengan maksimal. Ia berharap setiap perangkat desa nantinya mampu mengelola dana tersebut untuk pembangunan desa.

            “Menjadikan desa tempat wisata mungkin, supaya ada manfaat yang nyata bagi perekonomian masyarakat desa. Selain itu, mungkin untuk biaya pembangunan lain yang ada pemasukannya bagi keuangan desa,” pungkasnya. (mg27/aditya)