Road Map Reformasi Birokrasi Segera Dilaunching
TIGARAKSA,SNOL—Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar akan melaunching road map reformasi birokrasi di Pusat Pemkab Tangerang, Kecamatan Tigaraksa pada Kamis (21/5) besok. Road map ini akan menjadi panduan dalam menata penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tangerang.
“Program reformasi birokrasi sesuai dengan instruksi presiden. Program ini akan diberlakukan secara bertahap dan tahap awal tahun ini. Kemudian tahun depan dilakukan penyempurnaan, sesuai hasil evaluasi penerapan di tahun ini,” kata Bupati Zaki kepada Satelit News, Selasa (19/5).
Zaki mengungkapkan, ada 8 item area perubahan dalam road map reformasi birokrasi. Diantaranya perubahan mindset, penataan organisasi, penataan kelembagaan, penataan peraturan/regulasi, senataan sumber daya manusia (SDM), pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik atau publik service.
“Yang paling penting road map ini konsisten dijalankan di Kabupaten Tangerang. Jadi dibuat untuk dijalankan bukan untuk menjadi pajangan semata. Bagi pegawai yang tidak mengikuti atau melanggar sudah pasti ada sanksinya, seperti apa sanksinya itu sudah diatur dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN),” jelas pria berkulit putih ini.
Zaki menambahkan, penerapan road map ini berarti Pemda mencoba untuk menata penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan ruh reformasi birokrasi, demi mewujudkan tata kelola pemerintaha yang baik.
“Tujuannya yakni bagaimana memberikan pelayanan publik yang efesien, cepat, tepat dan murah. Road map ini akan menjadi acuan atau panduan Pemda, semua pemangku kepentingan, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama lima tahun kedepan,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Hery Haryanto mengungkapkan, dalam acara launching nanti juga dilaksanakan talkshow dengan tema penguatan integritas dan akuntabilitas birokrasi dalam pelayanan publik menuju Tangerang gemilang.
Sejumlah pembicara juga direncanakan hadir dalam acara ini yakni Kepala LAN RI Agus Dwiyanto, Ketua KASN Sofian Effendi, Plt Pimpinan KPK Johan Budi, Pltr Dirjen OTDA Kemendagri, Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Wahidin Halim, dan Dosen IPDN Jakarta Muhadam Labolo. (aditya)