Dana Pilkades Tersendat, Penipu Beraksi
TIGARAKSA,SNOL—Gara-gara dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) belum cair, sejumlah oknum penipu berupaya ambil keuntungan. Modusnya dengan menawarkan Bimbingan Teknis (Bintek) kepada Pejabat Sementara (Pjs) Kades dengan iming-iming bisa mencairkan dana Pilkades. Syaratnya Pjs tersebut harus membayar biaya bimbingan Rp2,5 juta.
Seperti diketahui dana pelaksanaan Pilkades hingga kini belum juga dicairkan oleh Pemkab Tangerang. Padahal dana tersebut dijadwalkan akan diserahkan ke kas desa masing-masing awal bulan April. Namun hingga kini para panitia Pilkades belum menerimanya, padahal sejumlah panitia sangat menantikan dana tersebut. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan pelaku penipuan ini dengan menyodorkan proposal yang mengatasnamakan lembaga di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pjs Kades Suradita HM Pahlevi mengaku dirinya nyaris menjadi korban penipuan tersebut. Ia mengungkapkan, dirinya didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai perwakilan petugas dari Kemendagri. Pria tersebut lalu menyodorkan proposal kepada dirinya yang isinya adalah mengadakan acara Bintek calon Kades. Namun anehnya Bintek tersebut bukannya untuk memberikan pembekalan kepada calon kades malah isinya adalah mengenai percepatan anggaran dana Pilkades.
“Ini yang lebih aneh, menurut pengakuan dia kami diharuskan membayarkan terlebih dahulu sejumlah uang sebesar Rp2.5 juta jika mau dana Pilkades keluar dalam waktu cepat. Katanya paling lambat tiga hari sudah bisa cair. Jadi aneh menurut saya, kan yang namanya Bintek itu sudah diatur sama pemerintah. Jadwalnya kapan dan akan diselenggarakan dimana, jika memang benar-benar akan digelar Bintek. Disitulah saya mulai sadar, ada kecurigaan kalau ini modus penipuan,” ungkapnya kepada Satelit News, Minggu (19/4).
Pahlevi mengaku, kecurigaannya bermula pada saat pria tersebut mengaku dari sebuah lembaga yang bernaung pada instansi Kemendagri. Padahal yang namanya lembaga itu tidak akan bernaung pada instansi pemerintahan, apalagi itu mengatasnamakan Kemendagri.
“Masih ada proposalnya sama saya. Saya simpan sebagai bukti, takut kalau ternyata memang benar ada sebuah lembaga di instansi pemerintahan. Takut juga kalau ternyata benar-benar ada agenda yang mengharuskan seperti itu. Cuma kemungkinan besar itu hanya modus penipuan saja,” tandasnya.
Lanjut Pahlevi, dirinya memiliki rasa khawatir kepada para panitia Pilkades yang memang benar-benar mengharapkan anggaran Pilkades segera dikeluarkan. Hal inilah yang nantinya menjadi sasaran empuk para sindikat penipuan tersebut dalam melancarkan aksinya.
“Logikanya saja akan melaksanakan Pilkades sudah pasti mendapatkan anggaran dari pemerintah, tanpa harus membayarkan sejumlah uang. Jadi menurut saya ini jelas modus penipuan, karena banyak keanehan dalam proposal tersebut,” tandasnya.
Pahlevi mengaku hingga kini pihaknya sudah menggelontorkan dana puluhan juta rupiah, agar gelaran pesta demokrasi tingkat bawah ini berjalan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Menurutnya dana tersebut digunakan untuk membayar gaji serta membeli atribut dan kelengkapan yang dibutuhkan panitia Pilkades.
“Sementara ini kami menggunakan kocek sendiri dari kas desa. Kalau tidak seperti itu bagaimana bisa berjalan tahapan-tahapan pilkades tersebut. Padahal gelaran Pilkades sendiri sudah sampai pada tahap pengocokan nomor urut. Sedangkan kebutuhan dan keperluan untuk pagelaran pilkades sudah sangat mendesak, seperti seragam panitia dan membeli peralatan lainnya,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Imam Hidayat menegaskan, pihaknya belum menerima adanya laporan para calon Kades yang mengalami penipuan. Namun, menurutnya Pemerintah Desa (Pemdes) memang akan mengadakan agenda Bintek dalam memberikan pengarahan kepada calon Kades yang terpilih.
“Tapi masih lama agenda tersebut. Binteknya juga adalah untuk memberikan pengajaran pemahan serta wawasan kepada kades dalam memimpin desa,” terang pria yang akrab disapa Imam.
Dirinya juga berharap seluruh calon Kades untuk lebih membuka mata mereka. Agar tindakan sindikat penipuan tersebut tidak memakan korban. “Saya menghimbau kepada semua calon kades untuk lebih berhati-hati karena ini jelas merupakan tindakan penipuan,” imbuhnya.
Terkait keterlambatan dana Pilkades, Imam mengatakan itu di luar kendalinya. Dikarenakan banyaknya berkas-berkas Rancangan Anggaran Belanja (RAB) panitia yang belum diserahkan, menyebabkan penyerahan anggaran terlambat. Pihaknya pun mengharapkan kesabaran dari para panitia Pilkades di tingkat desa.
“Untuk sementara memang para panitia di tiap desa menggunakan anggaran keuangan desa sendiri, selama dana Pilkades belum cair. Tapi akan kami usahakan pada minggu-minggu ini dana tersebut sudah bisa ditransfer ke rekening kas desa masing-masing yang akan melaksanakan pilkades,” pungkasnya. (mg27/aditya)