SERANG,SNOL Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 mulai digarap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten.

Sejak Jumat pekan lalu BPK melakukan pemeriksaan selama 60 hari ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

“Hari ini (kemarin,red) BPK sudah ke Dinas Bina Marga dan moncrief.com Tata Ruang (DBMTR),” ujar Sekda Banten Kurdi Matin, Kamis (12/2).

Sekda mengaku akan memastikan BPK tidak akan kesulitan mendapatkan data-data dan lainnya yang mereka butuhkan. Dirinya sudah menngecek ke DPPKD dan menemui petugas BPK yang melakukan pemeriksaan terkait LKPD 2014. Sedangkan pemeriksaan belanja daerah sudah selesai November tahun lalu. “Alhamdulillah mereka tidak mengalami kesulitan,” tuturnya.

Pemeriksaan tersebut berkaitan juga dengan progres penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI TA 2013 oleh SKPD. “Lima SKPD yang menjadi perhatian khusus dalam pemeriksaan kali ini yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman, Biro Perlengkapan dan Aset, dan RSUD Banten,” ujarnya.

Sekda mengakui untuk peningkatan opini 2014 dari BPK, Pemprov masih memiliki kendala dari progres Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2013. “Memang itu yang menjadi kendala untuk opini tahun 2014. Sudah berbagai upaya kita lakukan namun pengembalian pembayaran karena proyek yang belum selesai berada di pihak ketiga. Sedangkan pihak ketiga juga mengalami kerugian karena masalah kemarin (kasus TCW-red),” ungkapnya.

Seharusnya tindaklanjut dari LHP tersebut tahun ini selesai tapi kenyataannya sulit. Dengan demikian, Pemprov dengan BPK sudah memberikan wacana. “Kalau ada kemacetan pembayaran maka yang harus bertanggungjawab adalah pengguna anggaran,” tandasnya.

Beberapa hari lalu Pemprov sudah melakukan nota kesepahaman dengan Kejati, salah satu pointnya yakni Pemprov bisa juga menggunakan perangkat mereka untuk menagih pembayaran.

Di 2016 nanti akan dievaluasi anggaran untuk SKPD yang selalu mengalami jalur macet pembayaran. Dia sudah membuat perencanaan kedepan atas temuan LHP BPK, termasuk temuan-temuan di APBD tahun 2014.

“Progresnya ada, road map penyelesaianya sudah dibuat, kita fokus dulu menindaklanjuti hasil audit BPK dari sektor belanja tahun 2014, nanti kelihatan setelah selesai pemeriksaan,” tukasnya.

Informasi yang dihimpun, temuan BPK untuk sektor belanja daerah tahun 2014 lebih dari Rp 3 miliar. Paling banyak di Biro Perlengkapan dan Aset senilai Rp 2 miliar lebih dan Dindik Banten.

Diberitakan sebelumnya, Provinsi Banten telah membentuk Tim Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk menyelesaikan progres temuan BPK tahun 2013. Hal ini dilakukan agar pada tahun 2014, LHP Provinsi Banten bisa meraih WTP.

Temuan BPK RI di Provinsi Banten atas LKPD Banten tahun anggaran 2013 sebesar Rp53,355 miliar menyebar di http://butcherblock.com/generic-cialis-from-china 11 SKPD belum semuanya diselesaikan. Hingga akhir Desember tahun 2014 belum bisa menyelesaikan temuan dalam LHP BPK tahun anggaran 2013 menyisakan Rp14 miliar.(metty/jarkasih/satelitnews)