SETU,SNOL Hingga 2 Desember mendatang, Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) berikan kesempatan kepada 1.480 Rumah Tangga Miskin untuk mengambil dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Berdasarkan data yang ada, dari 16.677 warga miskin di Kota Tangsel, masih ada 1.480 lagi yang belum mengambil jatah BLSM-nya. “Ya masih ada, segera ke kantor pos terdekat untuk mengambil dana BLSM. Kami berikan waktu hingga 2 Desember mendatang,” ujar Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, Selasa (30/7).

Ada kemungkinan seribu lebih masyarakat tersebut tidak mengambil BLSM sejumlah Rp 600 ribu, dikarenakan warga tersebut sudah terbilang mampu sehingga malu untuk mengambilnya.

“Makanya nanti akan ada pendataan lagi. Kalau memang warga tersebut sudah mampu kita akan retur atau kembalikan. Sehingga, bila ada warga miskin yang belum tercatat bisa langsung diberikan,” terangnya.

Selain ada 1.480 warga miskin yang belum mengambil dana BLSM, ternyata masih ada 10.483 warga miskin tambahan yang baru didata kembali ditiap kecamatan. “Ya ada data tambahan, hasil yang keluar ada 10.483 warga miskin tambahan,” ujarnya. Namun data tersebut masih harus diverifikasi kembali berdasarkan 14 kriteria warga miskin, untuk mengetahui pertambahan warga miskin di Kota Tangsel.

Dari data tersebut akan diberikan dana BLSM kembali. Namun, anggarannya berasal dari APBD Kota Tangsel. “Iya itu berdasarkan surat instruksi Kemendagri. Jika masih ada warga yang belum mendapat BLSM, APBD lah yang menanggung sisanya,” ujarnya.

Mengingat hari ini (kemarin,red) ada rapat koordinasi dengan Provinsi Banten, keputusan pembayaran BLSM yang akan dibebankan ke APBD Kota Tangsel, menunggu hasil rapat dari provinsi. “Sehingga akan ada putusan apakah provinsi juga akan membantu dalam pembayaran BLSM ini,” kata Airin.

Jika memang tidak membantu, Pemkot Tangsel merasa siap untuk menganggarkan pembayaran BLSM di anggaran perubahan tahun ini. Namun, bila jumlahnya tetap sebanyak 10 ribu jiwa dikalikan Rp 600 ribu untuk pembayaran 4 bulan, maka akan memakan anggaran kurang lehih Rp 6 miliar.

“Nanti tunggu persetujuan DPRD dulu, sebab kami baru menyiapkan sekitar Rp 2 miliar saja. Kita sama-sama cari solusinya,” ujar Airin. (pramita/jarkasih)