JAKARTA,SNOL Di antara banyak gerakan Islam politik Indonesia, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) adalah dua organisasi yang cukup fenomenal. HTI sangat aktif dan progresif menyosialisasikan gagasan utopisnya tentang penegakan Khilafah Islamiyah sebagai solusi total terhadap krisis multidimensional.

Keduanya merupakan tipikal kelompok politik identitas yang mengusung label Islam. Jika HTI banyak bermain di level masyarakat dan menolak untuk berpartisipasi dalam demokrasi, maka PKS bermain pada level kekuasaan dan aktif dalam pemerintahan.

Dalam mengembangkan gerakannya, tak jarang kelompok Islam politik ini sering menciptakan konflik dengan organisasi-organisasi keagamaan moderat di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah. Konflik ini, selain terjadi di tingkat elite, juga terjadi di akar rumput.

Kasus perebutan masjid, ajakan mendirikan kelompok pengajian sendiri, perebutan aset organisasi, serta pelabelan kelompok tertentu sebagai liberal dan sesat, adalah di antara penyebab konflik antara HTI dan PKS dengan organisasi Islam mainstream (arus utama) seperti Muhammadiyah dan NU.

Demikian disampaikan sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Zuly Qodir dalam bedah buku karya terbarunya  HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia di Aula MAARIF Institute, Jalan Tebet Barat Dalam II Nomor 6, Tebet Barat, Jakarta Selatan (Jumat, 26/7). Selain Zuly Qodir, turut hadir sebagai pembicara Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari dan Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq.

Tidak heran jika PP Muhammadiyah mengeluarkan sikap tegasnya terhadap gerakan Islam politik ini melalui SK PP Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.O/B/2006 tentang “Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah”. Pada tahun 2007/1428 H, dalam Konferensi Wilayah Nadhatul Ulama’ Jawa Timur di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, mereka juga mengeluarkan Keputusan Majelis Bahtsul Masa’il Nadhatul Ulama’ tentang Khilafah dan Formalisasi Syariah.

“HTI dan PKS telah kehilangan akhlak dalam berpolitik sebab telah merugikan Muhammadiyah dan NU di Indonesia. HTI dan PKS jelas-jelas telah mendapatkan reaksi keras dari kedua ormas Islam itu dan menyebabkan terjadinya konflik di tingkat bawah,” jelas peneliti senior MAARIF Institute ini.

Dalam buku terbarunya tersebut, Zuly Qodir menjelaskan HTI dan PKS adalah dua gerakan politik Islam di Indonesia yang penuh dengan kontroversi dan sekaligus penuh dengan sensasi politik. HTI yang menolak sistem politik demokrasi ternyata menikmati demokrasi di Indonesia sebagai “berkah politik”.

HTI demikian keras mengkritik sistem demokrasi di Indonesia, tetapi bisa bebas bergerak, bebas berbicara, dan bebas berkampanye karena Indonesia menganut sistem demokrasi. “Sebuah sikap kemunafikan nyata terhadap demokrasi.”

Sementara tentang PKS, dia mengungkapkan, partai itu seringkali terdengar sebagai politik yang berlabel Islam. Namun perilakunya agak sulit diterima dalam logika keislaman. “Mereka tampaknya hanya ingin ‘main aman’ dan mendapatkan aman secara politik, bahkan sering berpura-pura tidak ada agenda politik. Namun sebenarnya penuh dengan ‘tipu muslihat’ dan menjelekkan sesama Muslim,” tandasnya. (zul/rmol)