Ini Pesan KPK untuk Minta Pemerintah daerah di Banten
BANTEN, SNOL Pemerintah daerah diminta menjalankan 10 komitmen sebagai aksi pemberantasan korupsi. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi.
Hal itu disampaikan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten, Curug, Kota Serang.
Ke-10 komitmen itu antara lain menyiapkan proses perencanaan pengganggaran Banten yang mengakomodir kepentingan publik, bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning. Kemudian, pelayanan satu pintu manajemen SDM dan pengawasan pengendalian, pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, tata kelola dana desa, dan sebagainya.
“Supaya itu ditindaklanjuti, paling tidak enam bulan ini harus selesai. Tapi mudah-mudah-an 2017 semua berjalan dengan baik semuanya sesuai dengan komitmen yang mereka tanda-tangani sendiri,” kata Basaria usai membuka acara rapat koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten bersama KPK tahun 2017-2022, Selasa (11/10).
Basaria melanjutkan, bupati dan walikota harus terus ber-koordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten. “Jangan ada bupati dan walikota yang merasa ini wilayah saya, pembangunan tidak akan jalan. Harus sama-sama sinergi. Kalau masing-masing, pembuatan jalan contohnya, kalau walikota ini merasa miliknya ada kepentin-gan-kepentingan pribadi di sini tidak akan berjalan,” katanya.
Lemahnya hubungan emosional antara kepala daerah, akan berpengaruh pada pelaksanaan program dan per-cepatan pembangunan. Pola komunikasi yang harmonis, akan banyak membantu rencana aksi pembenahan di tingkat daerah.
“Harus ada ikatan emosional antara pimpinan dan pegawai, begitu juga antara kepala daerah di Provinsi Banten. Kalau antara pimpinan daerah sudah terjalin rasa emosional semua akan mudah dicapai,” ujar Basaria.
Dia menegaskan, 10 komitmen kepala daerah yang sudah ditandatangani bersama akan terus dievaluasi supaya sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dalam pembenahan pemerintahan.
“Supaya semua terintegrasi, dan pengelolaan daerah bisa maksimal. Kehadiran penegak hukum supaya benar-benar dirasakan untuk mempermudah pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi,” katnya.
Selain itu, Basaria juga mengingatkan keberadaan perwaki-lan KPK di daerah untuk tugas monitoring pelaksanaan pemerintahan. “Jangan merasa risih dengan tim ini. Mereka tujuan-nya hanya untuk membantu pemerintah,” katanya.
Keberadaan tim ini tidak akan menyusahkan kepala daerah. Sebab semua kebutuhan tim sepenuhnya tanggung jawab KPK. “Saya pastikan tim KPK dan BPKP tidak akan menyusah-kan. Kalau ada yang minta fasilitas silakan laporkan. Mereka tidak memerlukan uang makan, uang jalan karena sudah diberikan oleh KPK,” tandasnya.
Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah menegaskan akan menjalankan sepenuhnya 10 komitmen yang sudah ditetapkan. “KPK juga sudah melakukan pendampingan dengan Provinsi Banten agar pelaksanaan pembangunan di Kota Tangerang se-suai dengan aturan. Ini rasanya buat Kota Tangerang menjadi lebih semangat, bagaimana ke depan harus ada sinkronisasi pembangunan,” kata Arief.
Selama ini masih banyak instansi yang masih multi tafsir terkait aturan. “Itu kami harap KPK juga tidak hanya menjalankan fungs moni-toring tapi memberikan penerangan terkait pembangunan agar tidak terhambat,” harapnya.(bnn/satelitnews)