Pemprov Banten Minta Daerah Kota/Kabupaten Berhemat
BANTEN, SNOL Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta kota/kabupaten di wilayahnya melakukan penghematan pasca ditundanya pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat kepada 7 daerah di Banten termasuk Pemprov.
Penghematan itu penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Penghematan adalah solusi paling jitu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta, Selasa (30/8).
Terdapat tujuh pemerintah daerah di Banten yang DAU-nya ditunda perbulan September – Desember 2016, di antaranya Pemprov Banten, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak.
Selain hemat, kata Ranta, daerah juga harus memfokuskan pada pembangunan yang dinilai sangat penting dengan tanpa mengenyampingkan gaji pegawai yang mayoritas dana nya berasal dari DAU seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
“Jika solusinya itu, tentu ada item pekerjaan yang harus dipending dulu untuk sementara. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tentu akan bantu sesuai kemampuan kita,” papar Ranta.
Soal DAU ditunda pembayarannya oleh Pusat, Ranta mengaku diduga lantaran daerah lamban dalam melaporkan pertanggungjawaban anggaran tersebut dan penyerapannya yang sangat rendah. Sehingga pusat memberikan sanksi penundaan pembayaran DAU sesuai dengan yang diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ke berbagai media nasional beberapa waktu yang lalu.
“Oleh karenanya daerah tentu harus mempertimbangkan matang-matang soal ini,” papar Ranta.
Untuk evaluasi ke depan, Ranta meminta kepada semua pihak untuk menaati aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat. Salah satunya serapan anggaran dari DAU harus jelas dan lebih dititikberatkan pada kebutuhan yang langsung dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, daerah harus bisa menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru untuk membangun daerahnya masing-masing, tanpa terfokus pada DAU atau DAK. “Ya kesimpulannya seperti ini, jika DAU atau DAK ditunda pembayarannya ada beberapa daerah di Banten yang kelabakan,” papar Ranta.
Soal langkah yang akan dilakukan Pemprov untuk mengatasi ditundanya pembayaran DAU, Ranta mengaku akan melakukan penghematan. Pihaknya akan memangkas anggaran yang kira-kira dianggap belum terlalu urgen (penting). “Memang mau tidak mau harus ada rasionalisasi,” papar Ranta.(ahmadi/made/satelitnews)