Walikota dan Bupati Janjikan Netralitas di Pilgub Banten
TANGERANG,SNOL Mendapat perhatian khusus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait Pilgub, para walikota dan bupati di Banten menjanjikan sikap profesional dan taat pada azas netralitas.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar siap mengikuti aturan di pilgub ini. “Kita harus membedakan antara sebagai bupati dan sebagai pengurus partai politik. Sebagai seorang bupati harus dapat berdiri diantara semua calon gubernur. Karena itu kalau saat ada kegiatan partai saya selalui cuti seperti deklarasi calon beberapa waktu lalu,” kata Zaki.
Pria yang baru saja kembali terpilih memimpin Golkar Kabupaten Tangerang untuk ketiga kalinya ini menambahkan, sedangkan sebagai seorang pengurus partai, tentu saja dirinya harus mendukung salah satu calon gubernur yang diusung partainya.
”Saya berharap di Pilgub ini para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bersikap netral, dan bagi para bupati atau walikota yang hendak memberikan dukungan dapat terlebih dahulu mengajukan cuti,” tukasnya.
Senada, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan akan menempatkan posisinya sebagai walikota, dan akan tetap menjaga netralitas sebagai kepala daerah.
“Saya tetap harus menjaga netralitas dan tetap menjalankan tugas utama saya sebagai walikota Tangsel,” kata Airin usai musyawarah daerah (Musda) Golkar Tangsel, kemarin.
Airin juga yakin akan solid membesarkan partainya. “Kedepannya kita harus semakin solid, Golkar adalah partai besar dan harus kita jaga agar tetap menjadi rumah bagi masyarakat, khususnya di Tangsel,” ujarnya.
Bupati Serang Tatu Chasanah juga akan bersikap profesional di Pilgub Banten 2017 mendatang. “Saya (Bupati-red) ketika ke masyarakat tidak boleh bicara, misalnya atas nama satu warna (partai),” ujarnya kemarin.
Disinggung soal wacana Presiden Joko Widodo yang akan turun berkampanye di pilgub Banten, Tatu berharap pejabat setingkat presiden tidak perlu ikut terlibat dalam pilkada, terlepas itu kader partai.
“Ya itu hak beliau. Tapi kalau kami berharap sih setingkat presiden tidak ikut dalam kampanye Pilkada, karena bagaimanapun kami ini semua kepanjangan tangan beliau. Jadi supaya kita bisa bermain lebih fair, saya berharap semoga tidak seperti itu,” pungkasnya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati mengimbau kepada para bawahannya agar bersikap netral serta menjaga kondusifitas daerah supaya tidak terjadi konflik di tengah masyarakat pada pilgub nanti.
“Untuk itu ibu tekankan kepada para PNS di lingkungan Pemkab Pandeglang agar mengatisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Irna, Minggu (2/10).
Irna mengaku akan membuat surat edaran untuk seluruh PNS di lingkungan Pemkab Pandeglang. Hal itu dilakukan supaya semua pegawainya bersikap netral dan tidak terjebak politik praktis.
“PNS itu wajib menem-patkan dirinya sebagai agen of development, jangan sampai membawa masyarakat awam ke arah konflik. Untuk itu ibu akan bersikap tegas kepada seluruh pegawai agar bersikap netral dan tidak terjebak politik praktis,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral pada pelaksanaan pilkada. Jika tidak, sanksi tegas siap menanti. Sanksi tersebut, salah satunya adalah pemberhentian dari jabatannya atau penurunan jabatan.
Seperti diketahui, tahun 2017 akan digelar pilkada secara serentak di 101 wilayah. Dengan pikada terbesar ada di tujuh provinsi, yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. (mg10/sayuti/sidik/nipal/dra/dm/bnn)