Gawat, APBD Tangsel Baru Terserap 34 %
SERPONG,SNOL Memasuki akhir triwulan tiga, APBD Kota Tangsel tahun ini secara keseluruhan baru terserap 34 persen. Akibatnya, Pemkot bakal mengalami Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang cukup besar.
Kecilnya penyerapan terjadi disebabkan molornya realisasi sejumlah kegiatan dan metode pembayaran.
Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Tangsel Yuyus Jamalus mengatakan, total serapan anggaran yang baru mencapai 34 persen terjadi karena banyak faktor. Terutama di dinas yang mengurusi masalah teknis.
“Macam-macam masalahnya. Bisa karena lelang yang berulang-ulang sampai cara pembayaran per termin. Kami yakin diakhir tahun dapat terserap semuanya,” ujarnya.
Rendahnya serapan ini terjadi karena anggaran yang dikelola dinas teknis harus direalisasikan melalui lelang dan tender. Berbeda dengan sejumlah dinas lainnya seperti BKPP yang anggaran kegiatannya hanya untuk pendidikan dan pelatihan saja. Rendahnya serapan juga dipengaruhi oleh pagu anggaran di dinas teknis yang sangat besar, sehingga terlihat masih rendah serapannya.
“Misalkan di Kesbangpol, serapannya saat ini sudah mencapai 72 persen dari pagu anggaran Rp 9 miliar. Di satuan kerja ini serapannya sudah tinggi karena jenis belanjanya lebih mudah dan anggarannya kecil. Berbeda dengan Dinas Tata Kota yang sampai hari ini serapannya baru 7,33 persen dari pagu anggaran Rp574 miliar dan sebagian besar melalui lelang,” jelasnya.
Dinas lain yang serapan anggarannya rendah adalah Dinas Kesehatan yang baru mencapai 21,17 persen dari total pagu anggaran Rp179 miliar. Menurut informasi yang diketahuinya, anggaran di dinas tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan di Puskesmas. Anggarannya diserap melalui metode kontrak karena obat-obatan memiliki masa kedaluarsa.
Begitu juga di Dinas Pendidikan yang hingga kini anggarannya baru terserap 24 persen. Anggaran yang dikelola dinas ini mayoritas dialokasikan untuk guru, bukan untuk pembangunan fisik.
Mengenai pencairan anggaran APBD untuk kegiatan fisik, mayoritas kontraktor yang telah menang lelang baru mengambil uang muka untuk pekerjaannya. Sisanya mereka ambil ambil setelah pekerjaan selesai di akhir tahun. “Pembayaran per termin dan diakhir kegiatan juga menjadi faktor dana yang terserap baru Rp1.123.632.357.016 dari total anggaran Rp 3.3 triliun,” jelasnya.
Kota Tangerang Selatan termasuk dalam daftar sepuluh kota yang disebut presiden Joko Widodo memiliki serapan anggarannya rendah. Bahkan dana anggarannya mengendap sebesar Rp 1,03 triliun di bank.
Sindirian presiden tersebut membuat pemerintah Kota Tangsel bergerak cepat mengejar ketertinggalan. Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie, mengatakan terdapat 400 paket proyek yang sudah proses lelang.
“Setiap hari saya kontrol ke semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saya juga mengontrol lewat grup whatsapp agar kepala dinas memberikan laporan serapan anggaran yang sudah direalisasikan,” kata Benyamin.
Dijelaskan Benyamin, sampai saat ini serapan anggaran Kota Tangerang Selatan masih rendah yakni 35 sampai 37 persen. Rendahnya serapan anggaran tersebut dikarenakan masih banyak kegiatan yang dalam proses lelang.
Pada bulan Juni kata Benyamin, proses tender baru selesai 60 persen. Maka dari itu, otomatis serapan anggaran belum maksimal karena kontrak baru ditandatangani. “Sementara pada bulan Juli, ada pergerakan naik yang mana uang muka sudah diambil oleh kontraktor. Sehingga serapan bergerak naik hingga 30 persen,” terangnya.
Angka tersebut masih jauh dari harapan Pemerintah Kota Tangsel yang seharusnya pada bulan Juli lalu serapan anggarananya mencapai 50 persen. “Karena penagihan termin kedua akan menumpuk di bulan September. Jadi pengerjaan proyeknya dulu baru dibayar kemudian oleh kontraktor. Sehingga dana tersebut mengendap di bank. Saya tidak hafal angka pastinya rupiahnya berapa,”paparnya. (catur/jarkasih/satelitnew)