Rano Karno Siap Dites Urine BNN
SERANG, SNOL Gubernur Banten Rano Karno mempersilahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten untuk melakukan tes urine terhadap dirinya. Rano pun mempersilahkan lembaga tersebut untuk melakukan hal yang sama terhadap anakbuahnya yang bertugas di lingkungan Pemprov Banten.
“Kalau saya secara pribadi siap dites urine. Persoalan ini sebenarnya telah saya sampaikan ke Kemendagri. Kalau saya dites urine, tentu para pejabat di Banten harus siap juga dites urine,” kata Rano, Rabu (16/3).
Pasca ditangkapnya Bupati Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Wazir Noviadi (27) oleh BNN Pusat beberapa waktu lalu karena mengkonsumsi narkoba di kediamannya, Kepala BNN Pusat Kombes Pol Budi Waseso meminta izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tajhjo Kumolo untuk memberikan rekomendasi bahwa semua kepala daerah di Indonesia dites urine. Mendagri pun menyetujuinya dan mempersilahkan BNN untuk mengecek satu persatu kepala daerah baik Bupati, Walikota maupun Gubernur.
Menurut Rano, tes urine untuk memastikan apakah pemimpin di suatu wilayah mengkonsumsi narkoba atau tidak. Apalagi seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat, sudah sewajarnya mereka bebas dari barang haram tersebut.
“Kapanpun kita siap, tinggal BNN kirim surat, pasti kita jawab dengan bersedia,” papar Rano.
Rano juga tak menampik beberapa waktu lalu ada salah seorang PNS di lingkungan Pemprov Banten yang ter-tangkap basah mengkonsumsi narkoba di kantornya oleh aparat Polda Banten. Ini menunjukkan narkoba adalah permasalahan sosial yang harus segera diberantas.
“Seharusnya tes urine ini rutin dilakukan pertiga bulan misalnya, untuk memastikan para pejabat tidak main-main dengan narkoba,” ucap Rano.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Banten Nandy S Mulya mengaku siap dites urine. Bahkan ia akan membuat surat yang dilayangkan kepada anak buahnya agar bersedia dites urine. “Tes urine adalah sesuatu hal yang positif. Kita harus dukung,” jelasnya.
Salah seorang staf di BNN Provinsi Banten AKBP Agus Riyadi mengaku siap melakukan tes urine ke seluruh pegawai di Pemprov termasuk Gubernur Banten. Bahkan pihaknya juga menginginkan tes urine itu dilakukan juga terhadap 85 orang anggota DPRD Banten periode 2014-2019.
“Semua penyelenggara pemerintah memang sudah saatnya dites urine. Apalagi kita dengar dalam berita bahwa wakil rakyat di daerah lain tertangkap basah sedang pesta narkoba,” ujarnya.
Wakil Ketua IV DPRD Banten Muflikhah tak keberatan jika anggota DPRD Banten dilakukan tes urine. Meski begitu, politisi PPP ini meminta agar dana untuk tes urine tersebut tidak dibebankan dalam APBD Banten. “Intinya dana tes urine harus dianggarkan oleh pusat,” imbuhnya. (ahmadi/mardiana/jarkasih/satelitnews)