PHK Melanda, Pemkot Diminta Beri Solusi
TANGERANG, SNOL—Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 12 ribu pekerja di Kota Tangerang membuat serikat pekerja prihatin. Pemkot diminta melakukan terobosan sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi. Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Tangerang Riden Hatam Aziz mengatakan, PHK terhadap 12 ribu pekerja serta rencana PHK terhadap karyawan bank bukanlah persoalan sederhana. Kondisi ini jelasnya memerlukan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) terkait kebenaran kondisi yang terjadi di perusahaan. Pasalnya pihaknya menduga hal ini dimanfaatkan oleh pengusaha untuk memutus kontrak karyawannya.
Ditambahkannya, berdasarkan pengamatannya, karyawan yang di-PHK adalah mereka yang kontraknya tidak diteruskan, dalam arti belum bisa dipastikan bahwa terjadi kesulitan keuangan. “Pemkot perlu lakukan pengawasan juga, jangan hanya menerima laporan saja,”ujar Riden kepada koran ini, Kamis (1/10).
Dijelaskannya, dengan kondisi tersebut, pihaknya meminta dalam hal ini kepada Pemerintah Pusat untuk menurunkan harga barang yang memiliki multi efek kepada harga komoditas lainnya yaitu bahan bakar minyak (BBM), sebab hal ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. “(Penurunan harga) BBM bisa menjadi solusi untuk dongkrak daya beli masyarakat,”ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Hilmi Fuad meminta, adanya antispasi dari Pemkot Tangerang dalam menghadapi PHK yaitu dengan program terintegrasi yakni melibatkan dinas terkait seperti Disnaker, Disperindagkop, Dinas Sosial dan DKP. Dia mencontohkan di DKP pada dasarnya terdapat kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi melibatkan korban PHK untuk menjadi aktivis kebersihan, pegiat bank sampah dan lainnya. “Kami meminta Pemkot memikirkan masalah tak terduga seperti ini. Walaupun nasional, sebenarnya Pemkot dapat berperan aktif,”ujar Hilmi.
Dilanjutkannya, pihaknya di legislatif juga akan membicarakan hal ini serta mendorongnya kepada Pemkot agar di APBD kedepannya ada kegiatan yang bersifat antisipasif dan terintegrasi. “Kami akan dorong di pembahasan anggaran dan program yang berkelanjutan dan memberi dampak untuk masyarakat,”pungkasnya. (catur/made)