Sosialisasi Pilkada Masih Dianggap Minim
CILEGON,SNOL–Kinerja KPU dan Panwaslu Cilegon sebagai penyelenggara dan pengawasan Pilkada serentak menjadi sorotan DPRD setempat. Para wakil rakyat ini mengeluhkan masih minimnya sosialisasi, seperti pemasangan alat peraga kampanye yang tidak menjangkau pelosok kampong.
“Ada pertanyaan menarik dari masyarakat, dimana masih banyak yang belum tahu kapan Pilkada dilaksanakan dan berapa calonnya. Ini kan aneh. Secara kebetulan saya berada diujung dari Kota Cilegon ini. Saya meilhat alat peraga masih sangat minim. Jadi wajar jika masyarakat ikut mempertanyakan hal ini,” tandas Erik pada rapat dengar pendapat dengan KPU dan Panwaslu setempat di ruang rapat komisi, Senin (21/9).
Anggota dewan dapil Pulomerak-Grogol itu juga menyayangkan alat peraga kampanye yang dipasang tidak kuat. Sehingga ketika ada angin kencang maka baliho dan spanduk yang dipasang cepat roboh. Hal itu karena pemasangan kurang kokoh, terlebih pemaanganya dari sebatang bambu.
“Apakah akan bertahan lama atau tidak saya menyangsikan hal ini. Pemasangan baliho dan sapnduk ini akan sampai dengan 5 Desember mendatang. Sudah seharusnya pada saat penetapan anggaran harus cermat sehingga tidak seperti sekarang ini seolah olah hanya ala kadarnya saja,” ucap Erick.
Anggota komisi I lainnya, Syarif Ridwan dari Fraksi Kebangkitan Demokrasi (FKD). Dia sangat pesimis dengan minimnya pemasangan alat peraga kampanye yang pada akhirnya akan mempengaruhi angka partisipasi pemilih.
“Bisa jadi nantinya tingkat partisipasi pemilih tidak lebih dari 60 persen. Hal ini mengingat minimnya sosialisasi dan tidak adanya kreatifitas dari penyelenggara Pilkada. Jika nantinya partisipasi pemilih rendah maka sangat kita sayangkan,” terang Syarif Ridwan.
Politisi PKB ini juga menyoroti terkait lemahnya pengawasan dan penindakan oleh Panwaslu. Dimana sejak awal penyelenggaraan hingga saat ini sangat minim akan penindakan. Padahal banyak terjadi pelanggaran meskipun dalam kasus kecil.
“Terkait hearing ini terutama Panwaslu, yakni dalam tahapan sampai sekarang apakah tidak tahu secara hukum tindakan yang dilakukan. Apakah karena tidak ada pelaporan? Apakah karena tidak berani melakukan tindakan. Terus terang saja sangat banyak pelanggaran akan tetapi tidak dilakukan tindakan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Ghoffur mengharapkan agar KPU dan Panwas bersinergi sebagai penyelenggara Pilkada serentak. “Antar penyelenggara Pilkada serentak tidak perlu saling menyalahkan, harusnya bersinergi. Antara KPU dan Panwas, solid dan kompak, apa yang selama ini menjadi kekurangan, bisa dikomunikasikan secara baik,” ucap Abdul Ghofar.
Ketua KPU Cilegon Fathullah menyatakan keberatan jika diasumsikan nantinya partisipasi pemilih rendah. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh beberapa lembaga dalam meningkatkan partisipasi pemilih ada dua, yakni dengan praktik money politic dan kekerabatan dari para calon.
Fathullah mengungkapkan, komisioner KPU Cilegon sedang melakukan berbagai cara yakni sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk menghilangkan money politik. Salah satunya dengan gencar sosialisasi melalui media masa.
Sementara Ketua Pokja Kampanye Habibi Haliburton mengatakan bahwa terkait keluhan para anggota dewan yakni tentang pemasangan alat peraga kampanye yang masih minim, ia siap untuk melakukan perbaikan. “Intinya dalam memasang alat peraga kampanye sudah kami koordinasikan dengan semua pihak, termasuk koordinasi dengan tim pemenangan. Kami berharap semua pelaksana saling melakukan komunikasi,” terang Habibi.
Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Muhamad Achrom mengakui bahwa pelanggaran kampanye sampai saat belum ada pelaporan. Ia melaporkan kepada dewan bahwa pihaknya sudah bekerja yakni dengan melakukan rekrutmen Panwas di tingkat kecamatan dan sudah melakukan bimbingan teknis pengawasan.(bar/zal/bnn)