Rano: Insya Allah Minggu Ini Jelas Semuanya
SERANG,SNOL– Hingga kemarin, Gubernur Banten Rano Karno belum membeberkan secara terperinci soal isi surat dari Presiden Jokowi yang isinya diduga soal pem pemberhentian Sekda Banten Kurdi Matin. Namun Rano Karno menyatakan, urusan Sekda Banten akan terang benderang pada minggu ini.“Sabar ya, Insya Allah minggu ini jelas semuanya (soal Sekda, red),” ujar Rano, saat dihubungi wartawan, Selasa (1/9).
Rano memang tidak masuk kantor kemarin, lantaran mengikuti Rakor di Kemendikbud membahas rencana pelaksanaan Festival Film Indonesia (FFI). Agenda Rano pada Selasa (kemarin, red) melakukan audiensi diruang kerjanya yang telah dijadwalkan, batal lantaran ada raker dengan pemerintah pusat. Gubernur berkeinginan pelaksanaan FFI di Kota Serang, khususnya di Banten Lama. Tujuannya, untuk mengangkat akar kebudayaan Provinsi Banten.
Rapat yang diikuti cukup menyita waktu, karena Banten akan menjadi tuan rumah festival tingkat nasional itu. Rano berkeinginan pada saat acara nanti seluruh artis menggunakan atribut khas Banten. Misalnya menggunakan romal (ikat kepala Baduy) atau batik banten. Biar para artis juga tahu, Banten itu punya apa saja.
Kepala BKD Banten, Cepi Safrul Alam saat dihubungi melalui telpon genggamnya, Selasa (1/9) mengaku belum mendapatkan amplop yang dimaksud Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono prihal Kurdi Matin. “Belum ada, sampai dengan sore tadi saya belum dapat soal itu,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya belum mendapatkan perintah atau pemberitahuan mengenai surat dari Jokowi yang dikirim oleh kurir khusus tersebut dari Rano. “Belum tahu, saya sih menunggu saja,” ungkapnya.
Dibagian lain, Kepala Biro Hukum Banten, Samsir mengaku belum dipanggil Rano untuk membahas kelanjutan surat dari Jokowi yang diduga merupakan Kepres tentang Pemberhentian Sekda dan Pengangangkatan Sekda baru. “Saya dari hari Jumat pekan lalu sampai sekarang sibuk bahas anggaran, dan Pak Gubernur juga belum memberikan arahan apapun, selain soal pembahasan angaran 2016,” ungkapnya.
Namun diakui Samsir, mekanisme surat dari pemerintah pusat menyangkut pegawai nantinya diproses oleh BKD. “Terkait pegawai, suratnya ditujukan ke gubernur, dan disampaikan ke BKD,” ungkapnya.
Sementara itu, para para ulama yang tergabung dalam Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Banten, Selasa (1/9), menemui Deputi I dan Deputi V Menkopolhukam di Jakarta.
Ketua MPS Banten KH Matin Syarkowi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut ulama menyampaikan situasi politik di Banten pascapernyataan Gubernur Rano Karno yang hendak memberhentikan Sekda Pemprov Banten Kurdi Matin. “Kami sampaikan bahwa pernyataan Rano itu memicu kegaduhan politik di Banten. Dan itu tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mengutamakan stabilitas demi terwujudnya spirit kerja,” kata KH Matin, usai pertemuan.
Kepada jajaran Menkopolhukam, MPS Banten menitipkan sepucuk surat kepada Presiden yang ditembuskan kepada Sekretariat Negara. Sebagaimana diketahui, amplop yang diduga berisi Keppres Pemecatan Kurdi Matin dan Penganggkatan Ranta Suharta sebagai Sekda Banten telah dikirim oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo. Surat itu dikirim melalui kurir khusus. Sumarsono yang dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (31/8) mengatakan bahwa amplop terkait Kurdi Matin itu dikirim langsung dari Mendagri ke Gubernur Banten, Rano Karno, Senin lalu. “Amplopnya warna putih, dikirim oleh kurir khusus ke Pak Rano Karno, tadi habis makan siang (kemarin, red),” ungkapnya.
Namun, Sumarsono mengakui bahwa hingga saat ini tidak mengetahui pasti apa isi surat dari Presiden Jokowi untuk Kurdi Matin itu. Kendati begitu, dia tetap berkeyakinan bahwa isinya adalah Kepres Pemberhentian Sekda Banten dari jabatanya. (rus/riu/bnn/jarkasih)