Mendagri Kirim Surat Rahasia ke Rano
SERANG,SNOL—Setelah menunggu beberapa hari, amplop yang diduga berisi Keppres Pemecatan Kurdi Matin dan Pengangkatan Ranta Suharta sebagai Sekda Banten telah dikirim oleh Mendagri, Tjahyo Kumolo. Surat itu dikirim melalui kurir khusus.Sayangnya, apa kepastian isi dari surat dalam amplop itu belum diketahui. Bahkan Dirjen Otda pada Kemendagri, Sumarsono mengaku belum tahu pasti isi amplop tersebut. Sumarsono yang dihubungi wartawan melalui telepon genggamnya, Senin (31/8) hanya mengatakan bahwa amplop terkait Kurdi Matin itu dikirim langsung dari Mendagri ke Gubernur Banten, Rano Karno, kemarin. “Amplopnya warna putih, dikirim oleh kurir khusus ke Pak Rano Karno, tadi habis makan siang (kemarin, red),” ungkapnya.
Dia mengakui bahwa hingga saat ini tidak mengetahui pasti apa isi surat dari Presiden Jokowi untuk Kurdi Matin itu. Namun dia tetap berkeyakinan bahwa isinya adalah Keppres Pemberhentian Sekda Banten dari jabatanya. “Nanti saja tanyakan kepada Pak Rano Karno besok (hari ini, red), apa isi dari amplop itu,” tandasnya.
Sementara itu Gubernur Banten Rano Karno mengaku belum menerima SK yang masih rapih di dalam amplop itu kemarin. Kepada wartawan tadi malam, Rano mengaku jika kemarin dirinya berada di Kementerian PU mengikuti rapat kerja. “Belum (terima). Mungkin besok (hari ini, red),” kata Rano, singkat.
Dilain pihak, Kurdi Matin telah menghentikan aktivitasnya bekerja di lingkup Pemprov Banten, walaupun belum menerima surat pemberhentian secara resmi. Mantan Kepala BKD Provinsi Banten ini mengaku telah mengajukan izin kerja kepada Rano Karno. “Saya izin bukan cuti, dan suratnya sudah saya sampaikan pada hari Jumat pekan lalu, dan sudah masuk ke gubernur. Saya inginnya menyampaikan langsung saat itu, tapi beliau tidak ada,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, izin kerja itu diajukan hingga ada kejelasan terkait pernyataan Rano yang menyatakan dirinya diberhentikan dari Sekda. “Saya perlu recovery psikologis, dengan meminta tausiyah dari beberapa kyai setelah tiga hari dibombardir berita yang begitu luas atas pernyataan gubernur yang telah mencopot sekda. Tentu situasi ini mengganggu pikiran saya dan keluarga, makanya Jumat saya memaksakan diri memimpin apel untuk memberi penjelasan pada para PNS. Khawatir mereka tidak utuh menerima informasi dari media,” ujarnya.
Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah mengaku sudah tahu terkait Kurdi yang tidak lagi bekerja dan beraktivitas sejak kemarin. Lantaran surat izin kera Kurdi juga dilayangkan ke lembaga legislatif. “Surat izinnya, pemberitahuannya disampaikan secara resmi ke DPRD Banten, makanya kami tahu,” jelasnya.
Terpisah, Karo Humas dan Protokol Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan menjelaskan jika kemarin Gubernur Banten Rano Karno tidak berada di kantornya lantaran sedang tugas luar, yakni mengikuti Raker Percepatan Pembangunan di Kementerian PU. “Hari ini (kemarin, red) Pak Gubernur tidak ada di Serang. Besok (hari ini, red) beliau baru ada agenda di KP3B Curug, ada jadwal audiensi di ruang kerja,” jelas Deden.
Rano Disarankan Bersinergi dengan Birokrasi
Pernyataannya Gubernur Banten Rano Karno, terkait kinerja Sekda Banten Kurdi Matin, dianggap sebagai sebuah sikap latah dan gegabah. Salah seorang akademisi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Manshur (STAISMAN) Pandeglang, Anas Ubaidilah menilai hal itu akan berdampak luas dan besar terhadap sistem managerial pemerintahan yang akan dijalankan Rano sebagai Gubernur.
Anas mengaku sangat menyayangkan sikap dan statemen yang dilontarkan Rano Karno. Baginya, ucapan itu tidak pantas diumbar di media masa. “Seolah-olah dirinya (Rano,red) menunjukkan punya power luar biasa. Kalau mau seperti itu, kenapa tidak dari dulu ketika dirinya masih menjabat sebagai Plt Gubernur, dan kasus itu (video Sekda di Youtube,red) kan sudah lama terjadi sebelum dia dilantik Gubernur,” kata Anas, Senin (31/8).
Masalah yang terjadi sekarang seolah-olah kegaduhan di Banten akibat ucapan Gubenur yang diumbar. Jadi, seolah-olah apa yang dilakukan Sekda Banten selama ini jelek semua, dan tidak ada bagus-bagusnya. Padahal setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada sisi baik dan buruknya, tidak mungkin kalau tidak ada sisi positifnya.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kurdi selama ini (Selama jadi Sekda), patut dihargai. Jangan ketika ada masalah semacam ini, menghilangkan sisi baiknya begitu saja. Kami harap, Gubernur Banten bisa menyelesaikannya diinternal, tanpa dibarengi sikap tendensius atau arogansi sedikitpun,” tambahnya.
Senada dikatakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Banten Raya, Defi Nuryadin. Menurutnya, bukan persoalan ganti mengganti orang dalam sebuah jabatan. Karena, hal itu sudah biasa dilakukan dilingkungan birokrasi. “Tapi, yang mesti dilihat oleh seorang pemimpin adalah dari sisi sosial masyarakatnya, akankah itu berdampak baik atau buruk. Jabatan Sekda itu jabatan karir, bukan jabatan politis. Makanya, harus mengacu pada aturan yang ada. Regulasi kebijakan harus dipisahkan dengan ikhwal kepentingan apapun. Seharusnya Rano bersinergi dengan para birokrat, jangan sampai membuat gaduh karena dampak dari itu akan menghambat pembangunan,” ungkap Defi.
Hasil pengamatannya selama ini, Defi mengaku, Kurdi Matin yang menjabat Sekda Banten sedang membenahi sistem yang dulu acak-acakan. “Jangan dikait-kaitkan kepentingan politik dengan birokarasi karena hal itu akan membuat sistem pemerintahan rusak. Saya berharap, masalah ini secepatnya diselesaikan secara internal oleh kedua belah pihak. Jangan sampai berlarut-larut, yang nantinya akan menghambat percepatan pembangunan di Banten,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Banten Rano Karno terancam diusir dari Provinsi Banten, jika sikapnya sebagai kepala daerah terus memicu kegaduhan politik di tanah Jawara ini. Alasannya, sebagai pendatang (bukan asli Banten) tidak seharusnya Rano melakukan sikap yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. (rus/igo/riu/bnn/mg29/mardiana/jarkasih)