Bupati Harus Beri Sanksi Tegas, Jangan Hanya Menegur Keras
PANDEGLANG,SNOL–Niat Bupati Pandeglang yang ingin menuntaskan pembangunan daerah diakhir masa jabatannya seolah tak mendapat dukungan serius dari kalangan birokrasi, khususnya ditingkat instansi teknis terkait. Oleh karena itu, Bupati Erwan diharapkan tidak hanya memberi teguran keras melainkan memberikan sanksi kongkrit agar ada efek jera.Anggota Komisi III DPRD Pandeglang Hadi Mawardi mengungkapkan, tahun 2015 ini dicanangkan sebagai tahun kualitas pembangunan. Program percepatan pembangunan yang disusun secara sistematis dari mulai tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, seolah belum menemukan titik sinergis. Terbukti masih banyaknya program pembangunan fisik di Pandeglang yang berlum berjalan. “Banyaknya lelang proyek yang lambat dan belum dilaksanakannya program pembangunan, berdampak serius terhadap kelangsungan pembangunan daerah, terutama penyerapan anggaran yang tak maksimal,” kata Hadi, Selasa (11/8).
Ketika program pembangunan berjalan lambat maka perekonomian masyarakat juga akan berjalan lambat. Cita-cita, harapan dan keinginan bupati serta jajarannya di eksekutif terkait rencana percepatan pembangunan, tentunya harus didukung dengan kerja-kerja nyata dan kongkrit.
“Akan sulit dicapai jika bupati tak didukung oleh seluruh komponen pegawainya dilingkungan pemerintahan. DPRD selalu berusaha melakukan pengawasan proyek pembangunan namun terkadang hal teknis menjadi kendala dan terkesan pembenaran,” tambahnya.
Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriadi menambahkan, pembangunan gedung Setda dengan anggaran sekitar Rp12,3 miliar, pembangunan gedung fraksi dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar, hanya bagian kecil dari rencana pembangunan daerah.
“Masih banyak program pembangunan yang direncanakan tahun 2015 ini yang belum berjalan. Bupati dan jajarannya juga harus memperhatikan proyek-proyek yang tertunda itu,” ungkap Iing.
Langkah evaluasi dan peninjauan langsung ke beberapa lokasi pembangunan yang dilakukan oleh bupati, menurutnya sudah tepat dan diharapkan terus ditingkatkan. “Kami juga melakukan langkah itu dengan harapan semua berjalan sesuai rencana,” imbuhnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti program/rencana pembangunan dibawah tanggungjawab Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA). Pihakya sudah mencoba konfirmasi ke SKPD terkait dan jawabannya adalah lambannya perencanaan dan SDM.
“Kami sudah mengingatkan berkali-kali ke dinas terkait, terutama yang belum melakukan lelang. Tapi anehnya sampai saat ini masih saja belum dilakukan dan terkesan sengaja diperlambat,” pungkasnya.
Informasi yang dihimpun, di triwulan ke III rencana pembangunan daerah. Hampir semua SKPD di lingkungan Pemkab belum memaksimalkan pelaksanaan program perencanaannya. Bahkan, sebagian orang memprediksi banyak Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) diakhir tahun 2015 ini.
“Di dinas kami saja sampai saat ini baru sekitar 30 persen program yang terlaksana. Padahal masih banyak program yang seharusnya sudah dilaksanakan, ini menjadi evaluasi mendalam diinternal dinas kami,” ujar salah satu sumber di salah satu SKPD, yang enggan disebut namanya.
Kedatangan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi ke lokasi pembangunan gedung sekretariat daerah (Setda) yang berlokasi di eks gedung RSUD Pandeglang, membuat sejumlah pihak terkait sibuk. Terutama instansi terkait dan pihak pelaksana pembangunan (pemborong).
Terlihat, Kepala Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Kebersihan (DCPK) Anwari Husnira menunjukan berbagai lokasi dan titik pembangunan, serta pelaksana proyek sampai harus berlarian mendekati Bupati Erwan hanya untuk memperlihatkan gambar master plant.
Tak henti-hentinya Bupati Erwan juga melirik ke kanan, kiri, depan dan belakang, sambil melihat sekeliling lokasi pembangunan. Seolah berharap besar, agar pembangunannya bisa selesai tepat waktu dan membayangkan bagaimana jika pusat perkantoran yang menyerap anggaran sekitar Rp 12,3 Miliar itu sudah jadi dan digunakan. (mardiana/jarkasih)