Kabupaten/Kota Jangan Mintanya Doang
SERANG,SNOL– Rendahnya serapan dana bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota se-Banten di triwulan I tahun 2015, jadi catatan penting bagi Pemprov untuk perbaikan di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan perencanaan keuangan yang dibuat belum matang. “Hingga saat ini, pencairan uang sebesar setengah triliun rupiah lebih, baru terserap sekitar 0,72 persen atau Rp 4 miliar saja,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Banten Ade Yuliasih, Minggu (10/5).
Dia menjelaskan, kabupaten/kota di Banten harus segera menyerap bantuan keuangan itu. Apalagi dalam program paket tersebut sudah ada perencanaan sejak awal. “Kalau anggarannya sudah ada, semestinya segera direalisasikan. Apalagi kita ketahui, setiap tahun keinginan dari kabupaten/kota sangat besar, tapi setelah diberi progresnya malah tidak berjalan,” jelasnya.
Pemprov Banten harus segera mendorong seluruh kabupaten/kota untuk segera menjalankan program bantuan itu. Hal itu ditujukan untuk menunjang pembangunan dan program yang ada. “Permintaannya besar, penyerapannya lambat. Kabupaten/Kota Jangan mintanya doang, tapi tidak dipakai. Sayang kalau sudah teralokasikan, tak terserap, karena akan jadi SiLPA,” tambahnya.
Ade menambahkan, perencanaan program pembangunan yang dilaksanakan merupakan indikator pertumbuhan daerah berjalan sesuai harapan masyarakat. “Kalau semua jalan dan dikerjakan, bagus dong. Apalagi kualitasnya juga tidak diragukan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Banten M Yanuar mengatakan, serapan anggaran bantuan keuangan untuk kabupaten/kota sebesar Rp 533,095 miliar masih minim dan baru terserap Rp 4 miliar atau sekitar 0,72 persen dari total dana yang ada. “Serapan sampai per akhir April kurang dari 1 persen. Saya juga tidak tahu apa kendalanya. Serapan yang baru terpakai itu oleh Kabupaten Lebak untuk kegiatan MTQ tingkat Provinsi Banten beberapa bulan lalu,” ujarnya.
Ia juga mengaku, pada Musrenbang Provinsi Banten yang diselenggarakan tanggal 20-21 April lalu di Kota Tangerang, delapan kabupaten/kota telah menyampaikan bantuan sebesar Rp 5 Triliun. Dengan rincian, Kota Tangerang Rp 1,5 Triliun dan tujuh daerah lainnya masing-masing Rp 500 miliar. “Nanti akan dibahas bersama-sama dengan DPRD Banten karena kalau dilihat dari kemampuan, APBD Banten tidak mencukupi,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, besarnya permohonan bantuan keuangan oleh Kota Tangerang, karena adanya penganggaran pembangunan asrama haji dan
infrastruktur diwilayah tersebut. (metty/mardiana/jarkasih)