400 Hektar Kawasan Perkotaan Kumuh
SERANG,SNOL— Tiga kelurahan di wilayah Tangerang, menjadi sasaran program peningkatan kualitas permukiman (P2KP) Tahun 2015. Di Banten sendiri terdapat sekitar 400 hektar kawasan kumuh di perkotaan. Dari jumlah itu, mayoritas terdapat di Kota Serang.Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan (PKPP2B) Provinsi Banten Muju Tahid Hidayat mengatakan, P2KP merupakan kegiatan yang dananya dari APBD dan merupakan kelanjutan dari program PNPM Mandiri Perkotaan, yakni peningkatan lingkungan berbasis komunitas yang tertuang dalam DED.
“Program ini tergantung dari usulan dan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat ada rasa memiliki,” kata Muju Tahid usai pembukaan loka karya P2KP di Aula Bappeda Banten, Selasa (11/8).
Menurutnya, program P2KP yang selama ini dijalankan seperti penyediaan sarana air minum, penataan jalan lingkungan, sanitasi serta pengelolaan dana bergulir bagi kelompok rata-rata Rp5 juta per kelompok. “Kalau untuk fisik satu kelurahan sasaran P2KP di Banten anggarannya Rp850 juta,” terangnya.
Di Banten, pada 2015 ini ada tiga kelurahan, yakni Kelurahan Tanjung Anom dan Kelurahan Mekarwangi di Kabupaten Tangerang dan Kelurahan Panjang di Kota Tangerang yang menjadi sasaran P2KP. Sedangkan untuk program bantuan dana bergulir sudah menjangkau 65 kelurahan dengan total anggaran yang sudah dikucurkan sekitar Rp2,6 miliar.
Dia mengklaim, Banten masih menjadi sasaran program P2KP, mengingat masih ada sekitar 400-an hektar kawasan kumuh di perkotaan. Kawasan tersebut merupakan hasil studi kawasan kumuh masyarakat kota, dengan indikator kurangnya akses air, jalan lingkungan yang kurang bagus, bangunan rumah belum memadai serta sanitasi yang kurang baik.
“Mayoritas kawasan kumuh perkotaan itu ada di Kota Serang. Ada tiga Kota di Banten yang belum ada data-nya yakni Kota Cilegon, Kota Tangsel dan Kota Tangerang,” katanya.
Asda II Pemprov Banten Iing Suwargi mengatakan, program penngentasan kemiskinan masih menjadi sasaran prioritas pembangunan di Banten yang tertuang dalam RPJMD 2012-2017. “Prioritas kebutuhannya selama ini akses air minum, sanitasi dan perumahan. Khusus untuk air bersih, akan selesai masalahnya jika dua waduk di Banten selesai dibangun,” kata Iing.
Sedangkan terkait dengan perumahan atau permukiman, sejak 2010 Pemprov Banten melalui APBD sudah mengalokasikan anggaran untuk bantuan perumahan sebagai stimulus untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). “Kami bekerjasama dengan TNI untuk membantu pembangunan RTLH ini,” kata Iing Suwargi usai membuka kegiatan loka karya yang dihadiri para fasilitator dan konsultan P2KP serta dinas terkait. (metty/mardiana/jarkasih)