Dana Bantuan 2 Provinsi Diambil
TIGARAKSA,SNOL—Pemkab Tangerang positif mengambil dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DKI Jakarta sebesar Rp73 miliar lebih tahun ini. Dana tersebut akan dimasukkan dalam daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
“Kami akan mengambil dana bantuan dari Pemprov Banten sekitar Rp56 miliar dan sekitar Rp17,7 miliar dari Pemprov DKI Jakarta tahun ini. Dana itu akan masuk dalam APBD-P,” ungkap Sekretaris Daerah Iskandar Mirsad kepada Satelit News, Senin (25/5).
Iskandar mengungkapkan, dana Banprov Banten sebesar Rp56 miliar tersebut diproyeksikan untuk program desa terpadu, infrastruktur jalan, alat kesehatan untuk rumah sakit umum daerah dan Dinas Kesehatan (Dinkes), serta beberapa kegiatan non fisik lainnya. “Pengerjaannya langsung di APBD-P nanti,” kata mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.
Sementara untuk Banprov DKI Jakarta sebesar RP17,7 miliar diperuntukkan guna pembangunan jalan perbatasan dengan DKI Jakarta, pengadaan alat-alat berat kebersihan dan pengadan truk sampah. “Kami optimis semua bisa terlaksana tepat waktu,” tandasnya.
Lanjut Iskandar, alasan dana tersebut masuk APBD-P dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman penyusunan APBD, apabila bantuan provinsi (Banprov) itu keluar Surat Keputusan (SK) Gubernur setelah APBD kabupaten/kota disahkan maka dana Banprov masuk dalam APBD-P.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Tangerang Zaki Iskandar mengatakan bantuan keuangan sebesar Rp17,7 miliar itu akan dimasukkan ke APBD Perubahan 2015. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan truk sampah dan alat-alat berat.
“Nanti kita masukkan ke APBD Perubahan. Kita pakai untuk beli truk dan alat kebersihan,” ujar Zaki.
Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Hery Heryanto mengungkapkan, sejatinya usulan Pemkab Tangerang untuk hibah ke Pemprov DKI hingga Rp200 miliar lebih. Namun untuk kesiapan dari segi Detail Engineering Desaign (DED) hanya Rp17 miliar lebih.
“Yang lain DED sedang berjalan di tahun ini. Seluruhnya untuk infrastruktur perbatasan jalan di perbatasan Kosambi sampai ke Dadap. Sebetulnya dana 17 miliar itu tidak cukup, ya nanti kami ambil kalau sudah ada SK Gubernur DKI,” pungkasnya. (aditya)