Kebijakan Pemda Harus Pro Rakyat

TANGERANG, SNOL—Demi kesejahteraan rakyat, kebijakan pemerintah daerah haruslah pro rakyat. Jika tidak, program tersebut akan merugikan masyarakat. Maka seluruh pihak termasuk organisasi masyarakat (ormas) harus berani mengkritisi kebijakan tersebut.

        Dewan Penasehat Pos Perjuangan Rakyat (Pospera) Banten, M Sofyan menjelaskan, jika tidak ada lembaga yang berani mengkritisi pemerintah daerah, maka dikhawatirkan kebijakan yang dihasilkan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan justru oleh segelintir pihak saja. “Tidak hanya pemerintah daerah, Presiden pun jika kebijakannya tidak pro rakyat maka harus dikritisi,” ujar Sofyan dalam acara pra deklarasi DPD Pospera Provinsi Banten di rumah makan Istana Nelayan kemarin.

        Ditambahkannya, Ormas Pospera merupakan relawan Jokowi, maka pihaknya tentunya akan mengamankan Nawacita Presiden dalam mensejahterahkan rakyat Indonesia. “Dengan hadirnya kami hingga di tingkat desa, maka kami akan membawa apa yang diharapkan warga dari bawah mulai dari tingkat desa untuk dijadikan program pembangunan nasional,”jelasnya.

        Ketua Panitia Deklarasi Pospera Banten, Raymen menerangkan, Pospera juga dalam deklarasi nanti akan membuat kegiatan seminar tentang Pilkada Langsung di Banten. Hal itu dilakukan agar pemerintah daerah yang akan menjabat benar-benar pejuang yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Adapun nara sumber yang akan hadir dalam seminar yakni, Ketua DPD PDIP Banten, Sukira, Ketua DPD Banten, Aeng Haerudin, Ketua Kadin Mulyadi JB dan nara sumber lainnya. “Kami berharap dari seminar nanti akan didapat solusi pencairan pemimpin daerah yang berkualitas,” pungkasnya. Ormas Pospera Banten, akhirnya terbentuk. Rencananya ormas ini secara resmi akan diperkenalkan ke warga Banten, pada Kamis, (21/5) besok. (hendra/made)