Putuskan Kerjasama Dengan PT BGD
SERANG,SN– Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penyelamat Aset dan Keuangan (Kompak) Banten, berunjukrasa “telanjang dada” di halaman Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan Raya Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug, Kota Serang, Senin (18/5).
Mereka mendesak agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno segera mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013, terkait penyertaan modal Pemprov Banten ke PT Banten Global Development (BGD) sebesar Rp 989, 6 miliar.
Korlap aksi Ucu Nuarlif menyatakan, jika Perda itu tidak dicabut, otomatis setiap tahun Pemprov harus mengucurkan dana ke perusahaan holding company yang saat ini bermasalah. “PT. BGD yang notabenenya lembaga yang ditunjuk untuk pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Banten, sebagian dananya sudah digunakan untuk modal pihak ketiga yakni Kerjasama Operasi (KSO),” kata Ucu, Senin (18/5).
Penggunaan uang rakyat yang tidak dikonsultasikan dengan DPRD Banten, sudah jelas bertentangan dengan peraturan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lantaran memindahkan uang rakyat ke tempat yang tidak terawasi langsung oleh legislatif, BPK, kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
“Jangan tunda pencabutan Perda tersebut, karena itu adalah biang keladinya,” tandasnya.
Pemprov Dituding Belum Sejahterakan Rakyat
Di hari yang sama, ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Mercusuar Banten (KMB) juga berunjukrasa di halaman gedung DPRD Banten. Mereka meminta agar DPRD mengawasi ketat para pejabat di lingkungan Pemprov yang hingga saat ini dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena dianggap belum bisa mensejahterakan masyarakat Banten.
Pantauan Satelit News, aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wib itu dikawal oleh ratusan aparat kepolisian dari Polda Banten, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aparat kepolisian juga menutup akses jalan menuju Terminal Pakupatan Kota Serang. Para pengendara hanya bisa melintas jalan satu arah, yakni jalur kanan.
Korlap aksi KMB, Deli, meneriakkan kegagalan Pemprov dalam mensejahterakan masyarakatnya. Indikatornya, tambah Deli, yaitu masih banyaknya kasus penderita gizi buruk yang ada di Kabupaten/Kota se-Banten. Tingginya angka kemiskinan sehingga banyak warga tidak bisa mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Data ini bisa dilihat di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Banten yang notabenenya dekat dengan Ibukota Jakarta, tapi warganya banyak yang miskin dan tertinggal,” teriak Deli.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak Plt Gubernur Banten Rano Karno berani mengambil sikap, dengan membuat terobosan menempatkan para pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya.
Kemampuan aparatur birokrasi di pemerintahan tersebut, akan mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten. “Kita lihat sekarang ini, di Banten malah sebaliknya. Para pejabat yang ditempatkan di SKPD tertentu, terkesan dipaksakan,” tukasnya, seraya meminta Plt Gubernur agar membuat surat pengunduran diri jika tidak mampu memimpin Banten.
Sekitar tiga jam berorasi, tak ada satupun pejabat Pemprov Banten yang menemui para pengunjukrasa. Mereka kemudian membubarkan diri dalam pengawalan petugas.
Sementara itu, Plt Gubernur Banten Rano belum bisa dimintai keterangan. Berdasarkan informasi dari para staf di Setda Pemprov, mantan pemeran “Si Doel Anak Sekolahan” tersebut sedang tugas dinas luar. (ahmadi/mardiana/jarkasih)