Dana Pilkades Baru Diterima 59 Desa

TIGARAKSA,SNOL—Pemkab Tangerang mencicil pencairan dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 15 Juni mendatang. Dari 78 desa penyelenggara, baru diterima 59 desa yang menerima dana. Sedangkan 18 desa lainnya masih dalam proses pemberkasan dan 1 desa lagi yakni Cijeruk belum masuk daftar pencairan karena dinilai masih bermasalah.

            Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Imam Hidayat menjelaskan, sudah ada 59 desa yang menerima kucuran dana Pilkades. Pemberian dana tersebut langsung ke kas desa masing-masing tanpa melalui perantara.

            “Jadi dari bank itu semuanya diberikan ke kas desa. Besarannya berapa, tergantung pagu yang sudah ditentukan. Bukan diberikan secara tunai. Paling kecil itu Desa Kutluk Kecamatan Jambe anggarannya sekitar Rp96 juta dan paling besar itu Desa Suradita Kecamatan Cisauk sekitar Rp209 juta,” ujarnya kepada Satelit News, kemarin.

            Sementara yang 18 desa lainnya yang belum menerima, kata Imam, karena belum selesai membuat Rancangan Anggaran Belanjanya (RAB). Namun, hal tersebut tak perlu dikhawatirkan karena desa-desa tersebut tetap mendapatkan dana apabila sudah melengkapi berkas-berkasnya. Menurutnya, pembagian dana tersebut dilakukan secara tunai dari bank ke rekening kas desa.

            “Jadi tidak ada yang dicicil. Maksudnya mungkin karena 18 desa lainnya belum dapat makanya dibilang mencicil. Sementara 18 desa lainnya segera mendapatkan dana tersebut. Itu di luar Desa Cijeruk yang memang sedang mengalami polemik penentuan calon kepala desanya. Kami pastikan jika sudah terkumpul berkasnya akan langsung diproses,” tandasnya.

            Kasubid Kelembagaan BPMPPD Yusuf Fahrozi menambahkan, penggunaan dana anggaran pesta demokrasi tingkat bawah tersebut harus sesuai dengan perencanaannya. Jika tidak tentu akan ada sanksi yang diberikan kepada panitia.

            “Artinya kan pemakaian anggaran Pilkades memang benar-benar sesuai keperluannya. Kalau tidak sesuai jelas melanggar peraturan. Makanya kami berharap pemakaian tersebut sangat transparansi,” pungkasnya. (mg27/aditya)