Mahasiswa Tuding Ada Oknum Pejabat “Main Mata”

PANDEGLANG,SNOL–Besarnya anggaran pembangunan di Kabupaten Pandeglang, tak sebanding dengan realisasi proyek pembangunan di lapangan.

Bahkan, tahun 2015 ini program pembangunan tersendat yang diduga ada permainan dan sejumlah kepentingan komponen tertentu.
Terbukti, belum dilaksanakannya program pembangunan infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Padahal, hampir disemua instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil, memiliki anggaran yang cukup fantastis untuk membangun pembangunan.
Kritikan itu disampaikan sekelompok massa aksi yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) PMII Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA), yang mendatangi kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), dan gedung setda Bupati Pandeglang.
Korlap aksi Edi Santoso menyatakan, tak ada inovasi atau terobosan dalam sektor pembangunan infrastruktur jalan, sarana umum, dan prasarana lainnya. Dampak dari kerusakan jalan di Pandeglang, yaitu berakibat lemahnya peningkatan perekonomian masyarakat, lambatnya laju aktivitas dan aspek lainnya.
“Lihat jalan yang menghubungkan Sodong – Kadubera, Patia, Sumur dan beberapa wilayah lainnya. Masih jauh harapan, kondisinya rusak parah. Mana pemerintah daerah yang katanya mau Bebenah,” kata Edi, Kamis (14/5).
Rusaknya infrastruktur jalan juga mengakibatkan seringnya terjadi kecelakaan dititik tertentu, Baik kecelakaan pengendara roda dua maupun roda empat. Pihaknya juga menuding, anggaran pembangunan diakhir masa jabatan Erwan Kurtubi – Heryani dijadikan “bacakan” oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Di Pandeglang ini selain kerusakan infrastruktur jalan, persoalan lainnya yang terjadi adalah kemiskinan yang terus bertambah, gizi buruk, pengangguran dan hal lainnya yang mengorbankan rakyat kecil sebagai objek pembangunan. Malah dinina bobokan atau dibodohi oleh pemerintahnya sendiri.
Korlap lainnya Muklas Ade Putra mengatakan, Pemda harus selektif dalam menunjuk pengusah atau perusahaan yang mengerjakan pembangunan di Pandeglang. Bagi perusahaan yang melanggar komitmen, maka Pemkab harus berani memBlacklist-nya.
“Jika ada “main mata” antara pemerintahan, DPRD dengan pengusaha, Kami tidak segan-segan melaporkannya ke lembaga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK sekalipun,” teriaknya.
Sekitar setengah jam mereka berorasi dan meneriakan tuntutannya, tak satupun pejabat terkait menemuinya. Akhirnya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan aman, dikawal aparat kepolisian setempat.
Terpisah, Kepala DBMSDA Pandeglang Syarif Hidayat mengaku, pihaknya siap menjalankan program pembangunan tahun ini. Selain membenahi infrastruktur jalan, juga sarana lainnya yang menjadi kewenangannya. “Sekarang masih tahap penyusunan, dalam waktu dekat akan kami serahkan ke ULP LPSE. Termasuk untuk pembangunan jalan Sodong – Kadubera, juga akan dilaksanakan tahun ini,” imbuhnya. (mardiana)