Sistem Pembangunan Dianggap Masih Bobrok
PANDEGLANG,SNOL– Lagi, kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Kabupaten Pandeglang, jadi sasaran demonstrasi. Kali ini, sekelompok massa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) mengepung instansi yang bertanggungjawab dalam pembangunan infrastruktur jalan itu.
Belasan massa yang datang langsung merapat ke pintu gerbang kantor tersebut. Sambil membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, pendemo menggelar orasi meneriakkan tuntutan terkait bobroknya sistem pembangunan infrastruktur jalan. Pendemo mendesak agar DBMSDA lebih selektif dalam memilih dan menunjuk pengusaha yang dijadikan rekanan, untuk membangun proyek infrastruktur. Bagi kontraktor nakal, DBMSDA harus berani memBlacklist-nya. Mengingat, Pemkab menetapkan tahun 2015 ini sebagai tahun kualitas pembangunan.
Seorang orator, Apriyani mengatakan, DBMSDA dengan otoritasnya dianggap belum mampu melakukan inovasi-inovasi yang merupakan keinginan masyarakat. Masyarakat kerap digenjot untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Namun, hal itu tak sebanding dengan harapan masyarakat yang menginginkan infrastruktur yang bagus.
“Jalan rusak berdampak terhadap merosotnya perekonomian masyarakat. Kami minta, DBMSDA harus segera meningkatkan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” kata Apriyani, Jumat (22/5).
DBMSDA juga seakan tidak produktif dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, program pembangunan tahun 2015 belum satupun ada yang berjalan. Padahal, sudah memasuki triwulan ke II yang dimungkinkan waktunya akan mepet dengan pelaksanaan program lainnya. “Jangan-jangan ada kongkalingkong antara oknum pejabat DBMSDA dan pihak lainnya,” tambahnya.
Korlap aksi Farid Hamzah menegaskan, para pejabat di lingkungan Pemkab Pandeglang harus peka dan cekatan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi masyarakat, baik persoalan infrastruktur jalan maupun sarana irigasi dan kebutuhan lainnya. “Lantas, apa yang bisa dirasakan masyarakat selama 5 tahun ini (tahun 2010 – 2015,red) dengan kepemimpinan yang sekarang?” ujarnya.
Diungkapkannya pula, kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan sarana lainnya akan menjadi bola salju, yang mengancam pemerintahan. Terlebih, pembangunan di wilayah selatan Pandeglang sampai saat ini merasa dianak tirikan.
“Pembangunan bukan milik sekelompok atau segelintir orang, tapi milik masyarakat dan harus dirasakan oleh masyarakat pula,” imbuhnya.
Aksi yang awalnya digelar di depan kantor DBMSDA, tak ditanggapi oleh pejabat setempat. Akhirnya, massa aksi bergeser ke gedung Setda untuk menemui Bupati dan pejabat terkait lainnya namun disanapun mereka tak ditemui siapapun. Akhirnya, pendemo membubarkan diri. Kepala DBM SDA Pandeglang Syarif Hidayat belum bisa dimintai komentarnya terkait hal ini. (mardiana)