Dana DKI Dipakai Beli Truk Sampah
TANGERANG,SNOL—Jumlah bantuan keuangan dari Pemprov DKI Jakarta kepada tiga pemerintah daerah di Tangerang dikurangi seiring pemangkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 oleh Kemendagri. Kabupaten Tangerang yang mendapatkan dana hibah terkecil dibandingkan Kota Tangerang maupun Kota Tangerang Selatan akan menggunakannya untuk membeli truk sampah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan kota mitra tidak akan mendapat nilai bantuan seperti yang diusulkan dalam proposal. Alasannya, pagu APBD 2015 telah ditetapkan Rp 69,286 triliun, bukan seperti rencana awal Rp 72,9 triliun.
“Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah mitra dalam menangani banjir, macet, dan kebutuhan transportasi,” kata Heru saat dihubungi Jawa Pos (grup satelit news), Minggu (3/5). Tahun ini nilai total usulan bantuan keuangan untuk daerah mitra mencapai Rp 3,4 triliun. Namun, pemprov DKI sepakat hanya mengucurkan bantuan dengan total Rp 399,3 miliar.
Rinciannya, Kabupaten Bogor yang sebelumnya mengusulkan Rp 100,4 miliar hanya mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 67,4 miliar, Kota Bogor dari Rp 121 miliar menjadi Rp 13 miliar, Kabupaten Tangerang dari Rp 67 miliar menjadi hanya Rp 17,7 miliar. Lalu, Kota Tangerang yang mengusulkan Rp 2,4 triliun hanya mendapat Rp 100 miliar, Kota Tangerang Selatan dari Rp 164,8 miliar dipotong menjadi Rp 74,8 miliar. Kemudian, Kota Bekasi yang mengusulkan Rp 200 miliar hanya mendapat Rp 98,1 miliar dan Kabupaten Bekasi dari usulan Rp 100 miliar hanya mendapat rekomendasi Rp18,8 miliar.
Terakhir, DKI Jakarta juga memangkas bantuan keuangan bagi Kabupaten Cianjur. Pemkab Cianjur awalnya mengusulkan bantuan keuangan Rp 26,4 miliar. Namun, akhirnya hanya mendapat bantuan Rp 9,4 miliar.
“Nilai rekomendasi inilah yang akan kami beri ke daerah mitra,” ungkap mantan Wali Kota Jakarta Utara tersebut. Bantuan Keuangan kepada daerah mitra akan dicairkan sebelum bulan Juni. Untuk penyalurannya, DKI telah membentuk tim pemantau pengawasan bantuan keuangan daerah mitra. Tim pemantau akan mengawasi pemerintah daerah mitra agar disiplin memberi laporan pertanggungjawaban. Apabila penggunaan bantuan keuangan tidak sesuai porsi, daerah mitra bisa mengembalikannya. Dengan catatan, pengembalian akan dimasukkan kembali dalam anggaran tahun depan.
Menanggapi keputusan DKI itu, Bupati Tangerang, Zaki Iskandar mengatakan bantuan keuangan sebesar 17, 7 miliar itu akan dimasukkan ke APBD Perubahan 2015. Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan truk sampah dan alat-alat berat.
“Nanti kita masukkan ke APBD Perubahan. Kita pakai untuk beli truk dan alat kebersihan,”ujar Zaki, kemarin. Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang, Hery Heryanto mengungkapkan, sejatinya usulan Pemkab Tangerang untuk hibah ke Pemprov DKI hingga Rp200 miliar lebih. Namun untuk kesiapan dari segi Detail Engineering Desaign (DED) hanya Rp17 miliar lebih.
“Yang lain DED sedang berjalan di tahun ini. Seluruhnya untuk infrastruktur perbatasan jalan di perbatasan Kosambi sampai ke Dadap. Sebetulnya dana 17 miliar itu tidak cukup, ya nanti kami ambil kalau sudah ada SK Gubernur DKI,” katanya.
Terkait dana hibah DKI, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya sudah menugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI. “Waktu Musrembang Nasional sudah saya tugaskan Kepla Bappeda untuk berkoordinasi,” ujarnya singkat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Said Endrawiyanto menjelaskan, setelah mendapat informasi terkait kepastian dana bantuan keuangan untuk daerah mitra, secepat mungkin pihaknya melakukan koordinasi.
“Kita masih menunggu SK Gubernurnya, kalau sudah ada kita ajukan pencairan. Pekerjaan program juga bisa langsung dilakukan,” kata Said saat dihubungi.
Menurutnya, bantuan keuangan dari DKI ini, mekanismenya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
Apabila dana itu sudah dapat dicairkan, pihaknya akan memprioritaskan dana tersebut untuk jalan Ciledug. Menurutnya, Kota Tangerang ingin menambah jalur busway dari perbatasan Jakarta hingga ke Ciledug, jaraknya sekitar 5 kilometer dan membutuhkan anggaran sebesar Rp250 miliar.
“Bantuan keuangan DKI Jakarta juga akan dipergunakan untuk perawatan Situ Cipondoh yang berfungsi mengendalikan banjir, perawatan kali Mookevart dan masih banyak lainnya. Kalau tidak salah ada 6-9 macam kegiatan, data lengkapnya ada di Bappeda,” terangnya.
Pemkot Tangerang Selatan menyambut baik anggaran hibah DKI Jakarta yang sudah bisa dicairkan. Hari ini (4/5), Pemkot Tangsel akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Anggaran hibah bakal dipergunakan untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe dan juga mengatasi banjir.
“Kalau memang dikabarkan begitu, besok (hari ini,red) kami akan langsung berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta, untuk meminta surat resmi dari Gubernur setempat,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Teddy Meyadi saat dihubungi Satelit News, Minggu (3/5) malam. Surat tersebut sangat penting dan karena merupakan dasar hukum untuk melakukan revisi penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2015. Ketika sudah melakukan revisi, anggaran hibah Pemprov DKI Jakarta tersebut langsung bisa dipergunakan untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe dan juga mengatasi banjir.
“Revisi penjabaran APBD murni tersebut juga akan dilakukan bersamaan dengan pencairan dana hibah pelaksanaan Pilkada Tangsel. Kalau tidak ada hambatan, sebelum Juni pun semuanya bisa dicairkan,” ujar Teddy.
Diungkapkan lelaki berkacamata ini, anggaran hibah DKI Jakarta yang sebelumnya diajukan Tangsel sebesar Rp 164 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 74.8 miliar saja. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan Terminal Pondok Cabe di Pamulang sebesar Rp 64,8 milliar, dan sisanya Rp 10 miliar untuk mengatasi banjir di wilayah Tangsel.
“Semuanya akan dilakukan di anggaran murni tahun ini. Setelah anggaran dari DKI Jakarta sudah berada di kita,” tutur Teddy. (uis/aditya/pramita/gatot/jpnn)