Pemkab Tangerang Minta Tanggul Pantai
TANGERANG,SNOL—Abrasi yang melibas wilayah pantai Kabupaten Tangerang semakin mencemaskan. Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Tangerang meminta Pemerintah Provinsi Banten membangun tanggul pemecah gelombang atau break water.
Usulan itu disampaikan dalam Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2016 di Ballroom Hotel Imperial Arya Duta, Kabupaten Tangerang, Senin (20/4). Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang Heri Heryanto mengatakan, pembangunan break water merupakan salah satu dari beragam usulan yang dianggap besar dan mendesak untuk diwujudkan.
“Kami minta bantuan ke Pemprov Banten untuk pembangunan gedung RSUD Tangerang karena rumah sakit ini dijadikan rujukan se-Banten. Kami ingin mengajukan penanganan abrasi di pantai utara Tangerang dengan pembangunan break water untuk menahan abrasi di Desa Ketapang, Desa Tanjung Anom, dan Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk. Ada juga permintaan normalisasi beberapa sungai serta penataan SMA. Jadi kalau ditotal, semua usulan yang penting dan mendesak itu butuh dana Rp233 miliar,”ujar Heri Heryanto, kemarin. Selain itu, Pemkab juga mengusulkan pelimpahan aset jalan Raya Karawaci-Legok dan sungai serta situ dari Pemprov Banten menjadi milik Pemkab Tangerang. Pelimpahan situ dan sungai dibutuhkan untuk penanganan banjir.
Di acara yang sama, Pemkot Tangerang mengajukan beberapa usulan penting. Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan, Pemkot Tangerang mengusulkan bantuan pembangunan asrama haji, penanganan banjir, pengembangan jalan, pembangunan balai latihan kerja dan penataan pasar.
“Untuk asrama haji, kami berharap pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mau membantu pembebasan lahan,”ujarnya saat dihubungi satelit news, kemarin malam. Arief menuturkan, keberadaan Bandara Soekarno Hatta di Kota Tangerang seharusnya dapat ditunjang dengan keberadaan asrama haji. “Sehingga jamaah yang sudah tiba di Bandara Soekarno Hatta tidak perlu ke asrama haji yang di Halim Perdana Kusuma dan balik lagi ke Tangerang,” ucapnya.
Arief mengungkapkan rencana pembangunan asrama haji dengan Central Business District (CBD) nantinya bakal mendongkrak penerimaan Kota Tangerang. Pasalnya, jelas Arief, masyarakat dapat membeli oleh-oleh di CBD tersebut dengan bebas.
Menurutnya, pembangungn CBD ini diharapkan akan membuka lapangan kerja baru di lingkungan Kota Tangerang. Rencananya Pemkot akan membeli secara borongan/grosir untuk dijajakan di CBD tersebut. Meski demikian, Arief mengaku hingga saat ini pemkot masih terkedala anggaran untuk membangun asrama haji tersebut. Diprediksi dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut sekitar Rp100-150 miliar.
“Kita masih menghitung. Tapi kami berharap pemerintah Provinsi dan pusat dapat membantu. Rencananya pembangunan asrama haji ini akan siap digunakan pada 2017 mendatang,” jelasnya.
Berbeda dengan dua saudara tuanya, Pemkot Tangsel mengajukan usulan agar Pemprov Banten membangun panti sosial untuk menampung para tuna wisma dan juga anak jalanan tingkat regional. “Kami mengusulkan dibangunnya panti sosial regional atau wilayah,” ujar Wakil Walikota Benyamin Davnie, Senin (20/4).
Permintaan tersebut dilandaskan kesulitan Pemkot Tangsel mendapatkan lahan yang memadai untuk pembangunan panti sosial karena harga lahan sangat mahal. Apalagi, selama ini Pemkot Tangsel harus membawa pekerja seks komersial (PSK), anjal dan juga pengemis ke Panti Sosial di Pasar Rebo Jakarta ataupun di Kabupaten Serang.
“Kalau di kedua tempat tersebut penuh, yang kami lakukan mendatanya di Satpol PP dan Dinas Sosial. Kami benar-benar membutuhkan panti sosial itu,” ujar Benyamin.
Tak hanya meminta dibangunnya Panti Sosial, Benyamin juga mengusulkan dibangunnya tempat pembuangan akhir sampah regional. Usulan tersebut mengarah ke Lebak, dimana nantinya pengangkutan sampah dari Tangsel akan memanfaatkan jalur Kereta Api (KA) sebagai transportasi sampai ke Lebak. Dan permintaan terakhir adalah pengelolaan sekitar 13 setu yang ada di Kota Tangsel, agar direvitalisasi oleh Balai Besar sebagai perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kota Tangerang Raih Anugerah Pangripta Nusantara
Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2016 dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Adrinof Chaniago, Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo serta Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kota Tangerang menerima Anugerah Pangripta Nusantara (APN) untuk RPKD 2014. Kota Tangerang diapresiasi APN ketiga terbaik oleh pemerintah provinsi setelah Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Kota Tangerang dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki perencanaan pembangunan yang tertata dengan baik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
“Ini anugerah yang pertama kali. Tentunya menjadi sebuah semangat baru bagi Pemkot untuk melakukan perencanaan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sehingga Kota Tangerang dan masyarakatnya akan semakin maju dan sejahtera dengan program-program pembangunan yang dituangkan dalam RKPD kota,” papar Arief.
Menurutnya, anugerah ini diberikan oleh pemerintah provinsi dengan tujuan mendorong daerah untuk menyiapkan RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah guna mewujudkan perencanaan yang berkualitas. Dengan parameter penilaian yang terdiri dari penilaian dokumen perencanaan, penilaian proses perencanaan, penilaian presentasi dan wawancara.
Lanjutnya, kedepan Pemkot Tangerang akan terus mendesign RKPD yang dapat senantiasa mengakomodir segala kebutuhan masyarakat, melalui Musrenbang yang digelar dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Kemudian direpresentasikan melalui program-program pembangunan yang selama ini telah dan akan dilaksanakan Pemkot.
“Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur akan terus menjadi perhatian. Dan partisipasi masyarakat juga akan terus didorong agar selalu aktif dalam membangun kotanya,”terangnya. Terlebih lagi, Kota Tangerang melalui Program LIVE City yaitu kota yang layak huni, investasi, layak kunjung dengan berbasis teknologi, tentunya membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat.
“Partisipasi aktif masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan setiap program pembangunan,” ujarnya. (uis/aditya/pramita/gatot)