Zaki : Serapan Rendah Karena Hemat
TIGARAKSA,SNOL—Alasan besarnya jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2014 yang selama ini dipertanyakan DPRD, akhirnya terjawab. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan tingginya anggaran yang kembali ke kas daerah bukan hanya diakibatkan kinerja belanja yang kurang baik.
Menurutnya, besarnya Silpa juga diakibatkan adanya pelampauan pendapatan, efisiensi belanja, penerapan disiplin penyerapan anggaran dan prinsip kehati-hatian Pemda dalam pengelolaan belanja bantuan, cut off karena penganggaran kegiatan yang bersifat tahun jamak.
“Masalah lainnya yaitu adanya kebijakan pemerintah pusat seperti edaran mengenai efisiensi pelaksanaan rapat-rapat di luar kantor,” ujar Zaki di hadapan anggota DPRD saat rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi mengenai LKPJ Bupati Tangerang kepada DPRD Kabupaten Tangerang tahun 2014, Senin (13/4).
Dalam rapat paripurna sebelumnya, sejumlah fraksi mempertanyakan besarnya Silpa APBD 2014. Seperti fraksi Partai Golkar misalnya melalui juru bicaranya, H Agus Salam menyampaikan, pada tahun 2014 Pemkab Tangerang menargetkan belanja daerah sebesar Rp4.181 triliun lebih, namun anggaran yang terserap hingga akhir 2014 hanya sebesar Rp3.512 triliun lebih. “Artinya, ada sekitar Rp668 miliar yang tidak terserap pada tahun anggaran 2014, apakah bisa diluncurkan pada tahun anggaran 2015?,” tanyanya saat paripurna Senin (6/4) lalu.
Senada disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan A Supriadi. Pihaknya mencermati bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Hal itu mengakibatkan Silpa yang besar. “Ini menjadi salahsatu gambaran tidak baik dan lambannya kinerja Pemda beserta jajarannya. Seharusnya ini dapat disikapi dengan arif dan bijaksana,” imbuhnya.
Fraksi NasDem juga mempertanyakan Silpa yang sangat tinggi yakni mencapai Rp878.835 miliar. Padahal APBD diperuntukan bagi masyarakat yang berbasis kinerja, bukan berbasis penghematan. Persoalan Silpa ini sudah menjadi masalah tahunan dan terkesan klise dan kini jumlahnya semakin meningkat, sehingga ada kesan yang ditangkap tidak akurat dalam pengalokasian anggaran.
Sementara, Fraksi PKB menilai Silpa yang cukup besar telah mengakibatkan lambatnya pembangunan, serta imbasnya berdampak pada sektor pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Tangerang.
Pertanyaan yang tak jauh berbeda juga disampaikan fraksi PAN. Meski tingginya Silpa lebih disebabkan adanya efisiensi belanja tidak langsung dan adaya peningkatan pendapatan, namun hal itu tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas belanja daerah.
Sementara, sejumlah fraksi lainnya seperti Fraksi Hati Nurani Keadilan, fraksi Demokrat, fraksi PPP, fraksi Gerindra, mempertanyakan hal-hal lainnya yang tak kalah pentingnya sehingga menjadi sorotan dewan. (jarkasih/aditya)